Usai Viral Dituding Lakukan Malapraktik, Dinkes Sumut Langsung Investigasi RS Muhammadiyah Medan

Jakarta, tvOnenews.com - Usai viral dituding lakukan malapraktik, Dinkes Sumut langsung lakukan investigasi RS Muhammadiyah Kota Medan. Bahkan, Dinkes Sumut jelaskan, bahwa kasus tersebut terdapat hambatan komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien.

Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy menjelaskan bahwa penilaian tersebut muncul setelah tim gabungan melakukan audit dokumen medis dan wawancara mendalam terhadap pihak rumah sakit. 

Penelusuran mencakup laporan operasi dan berkas persetujuan tindakan medis.

"Tim menilai adanya hambatan komunikasi (miss communication) dalam penyampaian informasi hasil tindakan pasca-operasi antara pihak medis dan keluarga, sehingga muncul persepsi ketidaktahuan pihak pasien terhadap prosedur yang telah dijalankan," ucap Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy kepada awak media, seperti dikutip pada Jumat (24/4/2026).

Bahkan kata dia, bahwa selama proses pengobatan, pasien hanya didampingi oleh anaknya tanpa kehadiran suami. Hal ini ditengarai menjadi penyebab informasi mengenai tindakan medis tidak tersampaikan secara utuh kepada seluruh anggota keluarga inti.

"Tercatat bahwa selama proses konsultasi hingga perawatan pasca-operasi, pasien hanya didampingi oleh anaknya. Tim medis tidak pernah melihat kehadiran suami pasien untuk berkomunikasi langsung dengan dokter, yang ditengarai menjadi salah satu pemicu terputusnya arus informasi keluarga secara utuh," jelas Faisal.

Berdasarkan data medis, pasien diketahui telah berkonsultasi sejak Januari 2026 akibat keluhan nyeri dan pendarahan. Diagnosa menunjukkan adanya Mioma Uteri berukuran 8 x 7 cm yang memerlukan tindakan operasi.

"Berdasarkan hasil audit dokumen dan kronologi perobatan serta wawancara saksi perawat, diketahui bahwa pasien telah melakukan konsul sejak Januari 2026 dengan keluhan nyeri hebat dan pendarahan. Pada saat pemeriksaan USG, pasien telah didiagnosa menderita Mioma Uteri (ukuran 8 x7 cm) dan telah mendapatkan edukasi mengenai risiko tindakan pengangkatan rahim sejak di poliklinik hingga sesaat sebelum operasi pada Februari 2026," ucap Faisal.

Dinkes Sumut juga menemukan dokumen legalitas berupa surat persetujuan operasi yang telah ditandatangani. Faisal menambahkan adanya indikasi pihak eksternal yang memanfaatkan situasi ini untuk memperburuk citra rumah sakit.