Aksi Cepat Dedi Mulyadi Perjuangkan Gaji Honorer, Ribuan Guru di Jabar Masih Menunggu Kepastian

Bandung, tvOnenews.com — Langkah cepat ditunjukkan Dedi Mulyadi dalam merespons persoalan ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak langsung dengan menghubungi Menteri PAN-RB untuk memastikan kejelasan pembayaran gaji yang hingga kini belum diterima para guru dan pegawai honorer.

Diketahui, sebanyak 3.823 guru dan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat belum menerima gaji sejak Maret 2026. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menilai situasi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ambil Langkah Langsung

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan telah mencoba menghubungi Menteri PAN-RB Rini Widyantini untuk meminta kejelasan regulasi yang menjadi penghambat pencairan gaji honorer.

“Saya sudah WhatsApp Bu Menpan, belum dijawab,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (27/4/2026).

Langkah ini menunjukkan komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam memperjuangkan hak para tenaga honorer, khususnya guru, tenaga tata usaha, petugas kebersihan, hingga penjaga sekolah yang terdampak langsung.

Anggaran Ada, Tapi Terhambat Regulasi

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, persoalan utama bukan pada ketersediaan anggaran. Ia menegaskan bahwa kas daerah Jawa Barat sebenarnya dalam kondisi mampu untuk membayarkan gaji para honorer tersebut.

Namun, pembayaran belum bisa dilakukan karena adanya kendala regulasi dari pemerintah pusat, khususnya melalui surat edaran Kementerian PAN-RB.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kejelasan aturan agar langkah pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau kita bayar tanpa dasar aturan yang jelas, nanti justru disalahkan,” tegas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dampak Serius bagi Dunia Pendidikan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti dampak besar dari tertahannya gaji honorer terhadap aktivitas pendidikan di sekolah.

Tenaga honorer yang terdampak meliputi:

• Guru honorer

• Tenaga tata usaha (TU)

• Petugas kebersihan

• Petugas keamanan sekolah

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, keberadaan mereka sangat vital dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Tanpa mereka, operasional sekolah bisa terganggu.

“Tidak mungkin orang bekerja tapi tidak dibayar. Ini menyangkut kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dampak Kebijakan Pusat Jadi Sorotan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat setelah pelaksanaan seleksi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Dalam surat edaran tersebut, daerah tidak diperkenankan lagi mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer. Kebijakan ini berdampak langsung pada status pembayaran tenaga honorer yang masih aktif bekerja di sekolah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali, terutama dalam konteks kebutuhan riil di lapangan yang masih bergantung pada tenaga honorer.

Desakan Kepastian untuk Hindari Ketidakpastian Hukum

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan kejelasan resmi dari Kementerian PAN-RB agar pembayaran dapat segera dilakukan tanpa risiko pelanggaran aturan.

Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi konkret, mengingat kondisi ini menyangkut kesejahteraan ribuan tenaga honorer.

“Yang kami butuhkan adalah kepastian aturan. Supaya kami bisa membayar tanpa khawatir melanggar,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Respons Cepat Jadi Sorotan Publik

Langkah proaktif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini mendapat perhatian publik karena dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib tenaga honorer.

Di tengah ketidakpastian regulasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih turun langsung dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat demi mencari solusi.

Situasi ini juga menjadi pengingat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam sektor vital seperti pendidikan.

Dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai ribuan, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keberlangsungan layanan pendidikan di Jawa Barat. (nsp)