1.000 Ojol Siap Kepung Monas saat May Day 2026, Desak Prabowo Atur Bagi Hasil Maksimal 10 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) bersiap turun ke jalan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Sekitar 1.000 ojol yang tergabung dalam Garda Indonesia dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Aksi ini tidak sekadar menjadi simbol solidaritas buruh, tetapi juga membawa tuntutan konkret kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, terkait kejelasan regulasi dan skema pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi.

Desak Perpres Skema Bagi Hasil Ojol

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa momentum May Day menjadi waktu yang tepat untuk mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur skema bagi hasil secara adil.

Menurutnya, selama ini belum ada kepastian hukum yang benar-benar melindungi kepentingan pengemudi ojol dalam hal pembagian pendapatan.

“Kami berharap Presiden dapat memberikan kepastian terkait regulasi ojol, terutama mengenai skema bagi hasil yang lebih adil,” ujar Igun, Kamis (30/4/2026).

Garda Indonesia mengusulkan agar potongan dari aplikator tidak melebihi 10 persen. Angka ini dinilai lebih realistis dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pengemudi.

Soroti Potongan Aplikasi yang Dinilai Berlebihan

Igun mengungkapkan bahwa saat ini potongan dari perusahaan aplikasi dinilai terlalu besar dan memberatkan pengemudi. Bahkan, dalam praktiknya disebut bisa mencapai hampir 50 persen dari pendapatan.

Padahal, jika merujuk pada regulasi yang sudah ada, batas potongan sebenarnya telah diatur pemerintah.

Aturan yang Berlaku Saat Ini

• Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Tahun 2019

• Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa aplikator diperbolehkan mengambil maksimal:

• 15 persen biaya jasa

• Ditambah 5 persen biaya penunjang

Namun, menurut Igun, tambahan 5 persen tersebut seharusnya dikembalikan kepada pengemudi, bukan menjadi keuntungan tambahan bagi perusahaan.

“Perusahaan platform memotong jasa aplikasi rekan-rekan ojol ini hampir 50 persen,” tegasnya.

Perjuangan Sejak 2019, Belum Ada Kepastian

Tuntutan mengenai pembatasan potongan aplikasi hingga maksimal 10 persen bukanlah isu baru. Garda Indonesia mengklaim telah memperjuangkan hal ini sejak 2019.

Selama bertahun-tahun, para pengemudi disebut terus menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai aksi dan forum dialog dengan pemerintah.

“Ini bukan perjuangan instan. Kami sudah mengawal isu ini selama bertahun-tahun dengan berbagai pengorbanan,” kata Igun.

Namun hingga kini, menurutnya, belum ada kebijakan yang benar-benar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi pengemudi ojol.

May Day Jadi Momentum Tekanan ke Pemerintah

Aksi di Monas diproyeksikan menjadi salah satu titik penting dalam peringatan May Day 2026. Selain menyuarakan isu ketenagakerjaan secara umum, kelompok ojol ingin memastikan bahwa aspirasi mereka mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Garda Indonesia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat merespons tuntutan tersebut, bahkan jika memungkinkan, memberikan kepastian kebijakan dalam waktu dekat.

Tekanan ini juga mencerminkan meningkatnya urgensi regulasi di sektor ekonomi digital, khususnya yang melibatkan pekerja berbasis aplikasi.

Harapan Regulasi yang Lebih Adil

Para pengemudi ojol menilai bahwa kehadiran Perpres akan menjadi solusi konkret dalam mengakhiri ketidakpastian yang selama ini terjadi. Regulasi di tingkat presiden dianggap mampu memberikan kekuatan hukum yang lebih tegas dibanding aturan sebelumnya.

Selain itu, aturan yang jelas diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih sehat antara aplikator dan mitra pengemudi.

Dengan jumlah pengemudi ojol yang terus bertambah di Indonesia, isu kesejahteraan dan perlindungan kerja menjadi semakin krusial untuk ditangani secara serius.

Aksi di Monas pun menjadi simbol bahwa para pengemudi tidak hanya menuntut, tetapi juga ingin dilibatkan dalam pembentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. (saa/nsp)