May Day 2026 Bergeser ke DPR: GEBRAK Seret Konflik Agraria, Soroti Ketimpangan Tanah hingga Kekerasan Petani

Jakarta, tvOnenews.com — Aksi buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tidak hanya berfokus pada isu ketenagakerjaan. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) turut membawa persoalan agraria ke Gedung DPR RI, Jumat (1/5/2026).

Dalam audiensi bersama pimpinan parlemen, mereka menegaskan bahwa konflik lahan telah menjadi faktor krusial yang memperburuk kondisi buruh, petani, hingga nelayan di berbagai daerah.

Ketua Umum KASBI sekaligus pimpinan kolektif GEBRAK, Sunarno, menilai persoalan tanah dan tenaga kerja merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks keadilan sosial.

Ketimpangan Lahan Dinilai Picu Kemiskinan

Sunarno menegaskan bahwa penguasaan lahan oleh segelintir pihak berdampak langsung pada meningkatnya ketimpangan ekonomi dan sosial.

Menurutnya, kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga buruh yang bergantung pada sektor agraria dan industri berbasis sumber daya alam.

“Ketika tanah dikuasai segelintir kelompok, maka yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan, dan diskriminasi hak,” tegasnya dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti bahwa sistem ketenagakerjaan tidak bisa dilepaskan dari struktur penguasaan tanah yang timpang.

Dampak Nyata: Ribuan Buruh Kehilangan Pekerjaan

Dalam pemaparannya, Sunarno mencontohkan kasus penertiban kawasan hutan di Sumatera pasca bencana ekologis. Kebijakan tersebut, menurutnya, justru memunculkan persoalan baru.

Sekitar 6.000 buruh harian lepas kehilangan pekerjaan setelah konsesi dihentikan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah.

GEBRAK mendorong agar pemerintah segera melakukan redistribusi lahan sebagai jalan keluar agar para pekerja tetap memiliki sumber penghidupan.

“Perlu ada redistribusi tanah agar mereka tetap bisa hidup,” ujarnya.

Soroti Hunian Buruh hingga Program 3 Juta Rumah

Selain soal lahan, GEBRAK juga menyoroti kondisi tempat tinggal buruh yang dinilai masih jauh dari kata layak, terutama di sektor perkebunan.

Sunarno menyebut banyak pemukiman buruh yang tidak memenuhi standar kemanusiaan. Ia menilai reforma agraria seharusnya mencakup aspek perumahan pekerja.

Program pembangunan 3 juta rumah pun tak luput dari kritik. Menurut GEBRAK, program tersebut belum terintegrasi dengan konsep reforma agraria.

“Kalau hanya berbasis cicilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, itu belum menyentuh hak dasar perumahan,” tegasnya.

Data Kekerasan Agraria Jadi Sorotan

GEBRAK juga memaparkan data kekerasan yang terjadi dalam konflik agraria selama beberapa bulan terakhir.

Sejak Desember 2025 hingga April 2026, tercatat:

• 22 petani dan masyarakat adat ditembak

• 222 orang mengalami penganiayaan

• 450 orang ditangkap saat mempertahankan tanah

Data tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan dan hak asasi manusia.

Kritik Kinerja Pemerintah

Dalam forum tersebut, Sunarno juga menyampaikan kritik langsung terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria.

Ia menyebut lemahnya respons eksekutif membuat masyarakat harus menyampaikan aspirasi melalui parlemen.

“Menteri-menteri tidak berfungsi maksimal. Kalau eksekutif tidak responsif, kami hanya bisa menyampaikan ke DPR,” ujarnya.

DPR Akui Masalah Koordinasi dan Informasi

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengakui adanya persoalan serius dalam koordinasi dan alur informasi, khususnya terkait penertiban kawasan hutan.

Ia menyebut, Satuan Tugas (Satgas) sering kali tidak mendapatkan informasi utuh mengenai kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pemukiman dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak.

“Sering kali kami tidak mendapatkan informasi cepat, sehingga tidak mengetahui kejadian di lapangan,” kata Dasco.

DPR Siapkan Common Center dan Percepatan Respons

Sebagai langkah perbaikan, DPR berencana membentuk common center lintas komisi untuk mempercepat respons terhadap konflik agraria.

Melalui sistem ini, DPR berharap bisa melakukan mitigasi lebih cepat saat menerima laporan dari masyarakat.

Selain itu, DPR juga mengakui bahwa kinerja Panitia Khusus (Pansus) reforma agraria masih berjalan lambat karena proses sinkronisasi kebijakan.

Fokus Baru: Pendataan dan Redistribusi Aset

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun desain besar reforma agraria.

Langkah awal yang dilakukan adalah pendataan desa-desa yang berada di kawasan hutan serta wilayah yang mengalami konflik lahan.

“Kami sedang mendata desa di kawasan hutan karena masyarakat di sana kehilangan akses,” ujar Saan.

Ke depan, DPR menargetkan pembahasan akan difokuskan pada redistribusi aset serta penyelesaian konflik agraria secara komunal pada masa sidang berikutnya.

May Day Jadi Panggung Isu Struktural

Aksi May Day 2026 kali ini menunjukkan perluasan isu perjuangan buruh yang tidak lagi terbatas pada upah dan pekerjaan, tetapi juga menyentuh persoalan struktural seperti agraria dan ketimpangan penguasaan sumber daya.

Langkah GEBRAK membawa isu ini ke DPR menegaskan bahwa perjuangan buruh kini semakin terhubung dengan isu keadilan sosial yang lebih luas, termasuk hak atas tanah, tempat tinggal, dan perlindungan dari kekerasan. (rpi/nsp)