Presiden Prabowo Rombak BNPT, Bentuk Deputi Baru untuk Sikat Radikalisme dari Hulu

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026 yang merombak struktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), termasuk membentuk Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi. Perpres yang ditetapkan pada 9 Februari 2026 dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini menjadi langkah strategis negara untuk memperkuat pencegahan ekstremisme sejak dini, bukan hanya penindakan. Dalam aturan tersebut, struktur BNPT kini diperluas dengan empat deputi utama, yakni Deputi Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi, Deputi Deradikalisasi, Deputi Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban, serta Deputi Kerja Sama Internasional. Fokus utama perhatian tertuju pada deputi baru yang bertugas memperkuat benteng awal pencegahan radikalisme. Dalam Pasal (14) ditegaskan peran sentralnya. “Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi,” bunyi Perpres tersebut. Fungsi deputi ini mencakup perumusan kebijakan hingga koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan nasional menghadapi ancaman ideologi radikal. “Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi,” jelas Perpres itu. Tak hanya itu, deputi ini juga bertanggung jawab dalam standardisasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan infrastruktur pendukung pencegahan terorisme. “Koordinasi pelaksanaan program pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesiapsiagaan nasional,” kata Perpres itu. Langkah progresif lainnya adalah pengembangan sistem pemetaan wilayah rawan radikalisme, termasuk klasifikasi tingkat kerawanan untuk memperkuat deteksi dini. “Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala,” jelas Perpres. Dengan terbitnya Perpres ini, regulasi lama, yakni Perpres Nomor 46 Tahun 2010 beserta perubahannya, secara resmi dicabut. Artinya, pemerintah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap pendekatan penanggulangan terorisme, dari yang sebelumnya lebih reaktif menjadi lebih preventif dan terstruktur. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal. diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres tersebut. Kebijakan ini menegaskan arah baru pemerintah melawan radikalisme tidak hanya dengan penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun kesiapsiagaan nasional dan memperkuat daya tahan masyarakat dari hulu. (agr/aag)

Presiden Prabowo Rombak BNPT, Bentuk Deputi Baru untuk Sikat Radikalisme dari Hulu

Berita Terkait

Akademisi Soroti Perhatian Prabowo terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah

MPR Serahkan Konsep Pokok-Pokok Haluan Negara ke Prabowo, Sidang Tahunan Digelar 14 Agustus

Presiden Prabowo Sebut Timnas Indonesia Layak Lolos Piala Dunia 2030, Janjikan Dukungan Penuh untuk PSSI

Masyarakat Tunggul Pandean Jepara Antusias Dukung GI Nalumsari 150 kV: Yang Demo Matikan Saja Listriknya

Topik Terkait

Presiden Prabowo

Bnpt

Radikalisme

Perpres

Saksikan Juga

Terbongkar! Sopir Travel Buang Jasad Penumpang ke Jurang, Sempat Kabur ke Papua

Kesal Gegara Dibangunkan untuk Solat Subuh, Anak di Kuningan Bunuh Ibunya

Bentrokan Suporter di Pasuruan, Tiga Mobil Polisi Dirusak Massa

Yaqut Cholil Qoumas Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji

Jelang HUT Ke 81 RI, Bakom Wanti-wanti Warga Tak Asal Sebar Informasi di Medsos

Polisi Ungkap Kasus Narkoba Rp1 M, Ditemukan Modus Baru Berbentuk Cairan Parfum

Viral

Kpk

Dedi Mulyadi

Prabowo Subianto

Korupsi

Kdm