KDM Kesal Didemo Pekerja Tambang Bogor, Padahal Sudah Ditawari Pekerjaan Plus Upah dan BPJS Kesehatan: Mana Tidak Ada!

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal janji kompensasi bagi para pekerja kasar tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang telah ditutup Pemprov Jabar.

Sebelumnya, KDM dengan tegas menolak pembukaan kembali izin operasional tambang di Kabupaten Bogor tersebut. 

KDM menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parung Panjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Terkait kompensasi, KDM mengklaim telah menawarkan solusi agar beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. 

Tawaran ini mencakup upah yang layak serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya hanya Rp40.000–Rp50.000 per hari tanpa asuransi itu. Mau saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Jabar untuk wilayah Bogor. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memberi datanya," ungkap KDM di Bandung, Rabu (6/5/2026).

KDM menjelaskan salah satu ganjalan utama dalam penyelesaian konflik tambang ini adalah ketidaksesuaian data terkait kompensasi bagi para pekerja. 

Berdasarkan perhitungan Pemprov Jabar, jumlah pekerja tambang dan sektor informal terkait hanya berkisar 3.000 orang. Namun, pihak desa mengajukan data sebanyak 18.000 penerima.

"Tadinya saya menghitung, jika 3.000 orang diberikan kompensasi Rp3 juta per bulan selama enam bulan, itu cukup. Tetapi karena yang diajukan 18.000 orang, alokasi yang seharusnya untuk enam bulan akhirnya habis diberikan sekali saja karena semua warga dimasukkan sebagai penerima. Bagi kami, kewajiban kompensasi itu sudah selesai dilakukan," tuturnya.

KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang. 

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. Namun, Dedi memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal. Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tegasnya.