Pantas KDM Geram Ditagih Kompensasi oleh Ribuan Eks Pekerja Tambang Bogor, Dedi Singgung Sosok Kades

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasannya tidak menepati janji memberikan kompensasi tiga bulan kepada ribuan pekerja tambang di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, ribuan warga dari Parungpanjang, Bogor menggelar aksi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) lalu. 

Tujuannya, agar Dedi Mulyadi membuka kembali lokasi tambang yang ditutup oleh Pemprov Jabar pada September 2025 lalu.

Merespons demo ribuan warga terdampak penutupan tambang tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan, mereka menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemprov tidak sesuai komitmen awal.

Sumber :

• Istimewa

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Baca Juga

Menangis Histeris Panggil Namanya, Gubernur Dedi Mulyadi Terkejut Dengar Pengakuan Dede Arasy

Hal tersebut kata Dedi bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3.000 menjadi 18.000 orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

"Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.

"Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi," ucapnya.

Menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.

Menurutnya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.

"Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit," katanya.