- Antara
Terpopuler News: Ratusan Warga Terdampak Akibat KDM Tutup Tambang di Bogor, hingga Peringatan Keras Sherly Tjoanda untuk ASN
tvOnenews.com - Kabar mengenai Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menutup tambang di Bogor membuat ratusan warga terdampak.
Hingga, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda memberikan peringatan keras untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua informasi tersebut menjadi News Terpopuler di tvOnenews.com pada Rabu, 6 Mei 2026. Simak rangkuman beritanya berikut ini.
- Istimewa
Ratusan Warga Terdampak di Bogor
Setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menutup lokasi pertambangan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, ratusan warga kini terdampak.
Dampak penutupan tambang itu membuat banyaknya persoalan baru yang mulai muncul, mulai dari aksi curanmor, pinjaman online (pinjol), anak putus sekolah, hingga meningkatnya angka perceraian.
Warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bogor menggeruduk Kantor Pemkab Bogor untuk menagih janji Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait kompensasi pasca penutupan kawasan tambang tempat mata pencaharian mereka.
Penutupan tambang dilakukan KDM di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang Kabupaten Bogor pada 25 September 2025 lalu.
Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor di Cibinong menjadi sasaran aksi unjuk rasa ribuan massa dari tiga kecamatan tersebut pada Senin (4/5/2026) lalu.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pembayaran dana kompensasi yang dijanjikan, pembukaan kembali tambang, dan pembangunan jalur khusus tambang.
Simak berita selengkapnya: Gara-gara KDM Tutup Tambang di Bogor, Ratusan Warga Terdampak, Angka Cerai Meningkat hingga Pinjol Merajalela
- YouTube/GubSherly
Sherly Tjoanda Beri Peringatan Keras ASN
Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda mengeluarkan instruksi keras terkait kedisiplinan administrasi dan target pendapatan daerah di hadapan ribuan pegawainya.
Sherly menekankan bahwa kelalaian dalam urusan rutin tidak akan lagi ditoleransi. Hal ini disampaikannya pada apel gabungan di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (4/5/2026).
Masalah utama yang disoroti Gubernur adalah keterlambatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penginputan data rutin.
Hal ini dinilai fatal karena menghambat proses pembayaran gaji elektronik bagi para ASN.