Gara-gara KDM Tutup Tambang di Bogor, Ratusan Warga Terdampak, Angka Cerai Meningkat hingga Pinjol Merajalela

Bogor, tvOnenews.com - Buntut penutupan lokasi pertambangan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ribuan warga kini terdampak.

Dampak dari penutupan tambang itu, warga mengaku mulai muncul persoalan seperti banyaknya aksi curanmor, pinjaman online (pinjol), anak putus sekolah hingga meningkatnya angka perceraian.

Ribuan warga dari tiga kecamatan di Kabupaten Bogor geruduk Kantor Pemkab Bogor, menagih janji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kompensasi pasca penutupan kawasan tambang tempat mata pencaharian mereka.

Penutupan tambang yang dilakukan Dedi Mulyadi di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang Kabupaten Bogor pada 25 September 2025 lalu, berbuntut panjang.

Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong menjadi sasaran aksi unjuk rasa ribuan massa dari tiga kecamatan tersebut pada Senin (4/5/2026) kemarin.

Dalam aksinya, massa menyampaikan tuntutan kepada Kang Dedi Mulyadi alias KDM. Mereka menyampaikan sejumlah tun­tutan mulai dari pembayaran dana kompensasi yang dijanjikan, pembukaan kembali tambang dan pembangunan jalur khusus tambang. 

Baca Juga

Target Besar Gubernur Dedi Mulyadi, bakal Bebaskan Jabar dari Kabel Semrawut pada 2029: Merusak Wajah Kota

Massa tiba di Kantor Pemkab Bogor, sekitar pukul 10.00 dengan menumpang puluhan truk yang biasa mengangkut hasil tambang. 

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa Asep Fadlan mengatakan, penutupan tambang di tiga kecamatan itu telah memberikan dampak ekonomi yang buruk bagi masyarakat setempat. Karena selama ini, ribuan masyarakat sudah menggantungkan mata pencahariannya dari pertambangan tersebut. 

“Tiga kecamatan Cigudeg, Parungpanjang dan Rumpin sudah terjadi darurat sosial ekonomi akibat penutupan tambang,” kata dia. 

Menurut Asep Fadlan, penutupan ini telah memicu berbagai persoalan seperti banyaknya aksi curanmor, pinjaman online (pinjol), putus sekolah hingga meningkatnya angka perceraian. 

Atas dasar itu, ia dan warga lainnya meminta Gubernur Jawa Barat membuka kembali usaha tambang, terutama yang sudah mengantongi perizinan atau legalitas yang lengkap. Massa juga mendesak agar pembangunan jalur khusus tambang dipercepat. 

Tidak hanya itu, mereka mendesak Gubernur Dedi Mulyadi memenuhi janjinya yang akan memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak penutupan sebagai dana kompensasi. 

“Kami meminta agar Bupati, Wakil Bupati dan DPRD menyampaikan tuntutan kami ini ke Gubernur Dedi Mulyadi,” ujar Asep Fadlan.