Letjen TNI Glenny Kairupan Ingatkan soal Tata Kelola MBG, Jangan Sekadar Bagi-bagi Makanan

Jakarta, tvOnenews.com – Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Letjen TNI (Purn) Glenny H. Kairupan mengingatkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) jangan sampai hanya menjadi proyek bagi-bagi makanan. 

Menurut Glenny, program sebesar MBG bisa bermasalah kalau tata kelolanya lemah.

Hal itu disampaikan Glenny saat bertemu dengan Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, Jumat (8/5/2026).

Di hadapan pengurus DPP APPMBGI, Glenny menegaskan MBG bukan program biasa karena menyangkut masa depan generasi Indonesia.

“Program MBG bukan sekadar soal menyediakan makanan. Ini menyangkut kualitas generasi masa depan Indonesia. Karena itu, tata kelolanya harus dibangun dengan presisi tinggi dan disiplin yang sangat kuat,” tutur Glenny.

Menurut dia, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan dibagikan atau seberapa besar anggaran digelontorkan. Yang paling penting justru sistem pengawasannya.

Glenny mengingatkan, program makan bergizi dengan skala jutaan penerima memiliki risiko besar jika pengelolaannya asal jalan. Mulai dari keracunan makanan, distribusi bermasalah, sampai potensi kebocoran anggaran.

“Program sebesar ini tidak bisa dikelola secara biasa. Harus ada standar nasional yang kuat, pengawasan berlapis, manajemen rantai pasok yang modern, serta akuntabilitas kelembagaan yang jelas,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya MBG ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, petani, nelayan, peternak hingga UMKM lokal harus dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut.

“MBG harus memberi manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat. Petani, nelayan, peternak, koperasi desa, UMKM pangan, semua harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” kata Glenny.

Glenny menilai MBG dapat menjadi program strategis apabila dijalankan serius. Namun sebaliknya, program ini juga bisa menimbulkan masalah besar bila pemerintah hanya fokus mengejar target distribusi tanpa memperkuat pengawasan.

Ia pun mengingatkan agar MBG tidak dijalankan sekadar demi kepentingan jangka pendek.

“Optimisme terhadap MBG harus tetap dijaga. Tapi optimisme itu harus dibangun di atas disiplin tata kelola, bukan semata-mata ambisi politik atau target administratif jangka pendek,” tegasnya. (rpi)