- Pemprov Malut
Getaran Pesan Sherly Tjoanda Bicara Konektivitas di Malut: Jangan Biarkan Rakyat Terjebak Kemiskinan Imbas Jalan Putus
Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos kembali menyinggung pembangunan konektivitas jalan. Situasi ini terjadi di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi di Malut.
Sherly Tjoanda menyampaikan pesan mendalamnya terkait kebutuhan konektivitas di Malut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ternate, Kamis (7/5/2026).
Sherly Tjoanda memberikan penilaian terkait minimnya konektivitas jalan dan jembatan. Keterbatasan ini menjadi pemicu kemiskinan yang dialami masyarakat Malut.
Sherly Tjoanda menyampaikan, setidaknya 80 persen warga di Malut merupakan petani dan nelayan. Masyarakat selama ini bergantung pada hasil bumi dan laut.
"Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya secara langsung," ujar Sherly Tjoanda dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).
Pentingnya Konektivitas bagi Sherly Tjoanda
- Pemprov Malut
Sherly menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan petani dan nelayan di Malut selama bertahun-tahun bukanlah takdir. Penyebab situasi ini tentu berkesinambungan pada keterbatasan konektivitas.
Gubernur Malut itu menjelaskan, kurangnya konektivitas membuat pendistribusian hasil pertanian dan perikanan tak berjalan baik. Bahkan, pemasaran hasil ini masih sulit dijalankan secara optimal.
Ia harus mengakui pertumbuhan ekonomi Malut tercatat paling tertinggi di Indonesia. Pada 2025, perekonomian di awal masa jabatannya bertumbuh di angka 34 persen. (YoY).
Wanita berusia 43 tahun itu merasa belum puas terhadap hasil data ini. Penyebab lantaran 34 persen pertumbuhan ekonomi ini belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Malut.
Maksudnya, pertumbuhan ekonomi di Malut belum dapat merata dengan baik. Hal ini mendorong Sherly menekankan pentingnya pembangunan konektivitas jalan dan jembatan.
"Masyarakat selalu bertanya, 'Di mana uangnya?'. Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, namun mereka tetap miskin lantaran tidak bisa membawanya ke pasar," terangnya.
"Satu-satunya kunci dan prioritas adalah konektivitas agar hasil bumi dan hasil laut masyarakat bisa terhubung dengan pasar," lanjutnya dengan tegas.
Sayangnya untuk mewujudkan hal itu tidak mudah. Pemprov Malut dihadapi pada pemotongan anggaran daerah yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.