Getaran Pesan Sherly Tjoanda Bicara Konektivitas di Malut: Jangan Biarkan Rakyat Terjebak Kemiskinan Imbas Jalan Putus

Pemotongan ini menyasar pada Kabupaten/Kota hingga provinsi. Hal itu membuat anggaran membangun konektivitas sangat terbatas.

Apa Saja Kebijakan Nekat yang Diambil di Tengah Keterbatasan Anggaran?

Sherly Tjoanda menyikapi keterbatasan anggaran sebagai penghambat pembangunan konektivitas. Ia mengambil kebijakan berani dengan cara memprioritaskan fungsi ketimbang kemewahan.

Sherly menyampaikan bahwa pemerintah telah mendata jalan rusak berat di Malut. Setidaknya total jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 1.900 kilometer.

Lanjut dia, Pemprov Malut akan memfokuskan pembangunan jalan berbasis pengaspalan model Lapisan Penetrasi (Lapen). Tujuannya untuk memperluas jangkauan konektivitas antarwilayah di Malut.

Target dari kebijakan, kata Sherly, akses desa-desa yang terisolasi dapat tersambung ke pusat pasar. Hal ini dapat menggerakkan ekonomi rakyat.

Ia membagikan logika dari keterbatasan anggaran ini. Pembangunan 1 km jalan Hotmix bisa memakan biaya Rp8 miliar, sedangkan pemerintah dapat membantun 4 km jalan Lapen dengan dana serupa.

Istri mendiang Benny Laos ini menyinggung skema "Kontrak Payung". Pemprov Malut menggunakan skema ini yang pertama di Indonesia.

Pemprov Malut menerapkan skema ini untuk pembangunan infrastruktur. Tujuannya tak lain untuk menghemat biaya sampai 30 persen sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program.

Gubernur Malut menggeser peran konektivitas selain untuk jalan. Ia menyinggung tentang situasi pendidikan yang masih menjadi kegelisahan bagi masyarakat.

Sherly tidak mau mendengar lagi terkait anak-anak di kepulauan putus sekolah. Ia enggan hal ini terjadi karena dipengaruhi keterbatasan akses maupun biaya komite.

Ia kembali menyinggung program pendidikan gratis pada 2025. Dampak pemerintah menggratiskan uang komite membuat 10 ribu anak kembali mendapat hak pendidikannya.

"Tahun 2026, kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil," minta dia.

Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada para Bupati dan Wali Kota di wilayah Malut. Dengan perintah keras, ia meminta agar mereka lebih peduli pada pembangunan fisik.

Menurutnya, pembangunan secara fisik dapat menyentuh hati rakyat. Sementara, kegiatan seremonial birokrasi hanya membuang waktu secara sia-sia.