Getaran Pesan Sherly Tjoanda Bicara Konektivitas di Malut: Jangan Biarkan Rakyat Terjebak Kemiskinan Imbas Jalan Putus

Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos kembali menyinggung pembangunan konektivitas jalan. Situasi ini terjadi di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi di Malut.

Sherly Tjoanda menyampaikan pesan mendalamnya terkait kebutuhan konektivitas di Malut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ternate, Kamis (7/5/2026).

Sherly Tjoanda memberikan penilaian terkait minimnya konektivitas jalan dan jembatan. Keterbatasan ini menjadi pemicu kemiskinan yang dialami masyarakat Malut.

Sherly Tjoanda menyampaikan, setidaknya 80 persen warga di Malut merupakan petani dan nelayan. Masyarakat selama ini bergantung pada hasil bumi dan laut.

"Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya secara langsung," ujar Sherly Tjoanda dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2026).

Pentingnya Konektivitas bagi Sherly Tjoanda

Sherly menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan petani dan nelayan di Malut selama bertahun-tahun bukanlah takdir. Penyebab situasi ini tentu berkesinambungan pada keterbatasan konektivitas.

Gubernur Malut itu menjelaskan, kurangnya konektivitas membuat pendistribusian hasil pertanian dan perikanan tak berjalan baik. Bahkan, pemasaran hasil ini masih sulit dijalankan secara optimal.

Ia harus mengakui pertumbuhan ekonomi Malut tercatat paling tertinggi di Indonesia. Pada 2025, perekonomian di awal masa jabatannya bertumbuh di angka 34 persen. (YoY).

Wanita berusia 43 tahun itu merasa belum puas terhadap hasil data ini. Penyebab lantaran 34 persen pertumbuhan ekonomi ini belum dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Malut.

Maksudnya, pertumbuhan ekonomi di Malut belum dapat merata dengan baik. Hal ini mendorong Sherly menekankan pentingnya pembangunan konektivitas jalan dan jembatan.

"Masyarakat selalu bertanya, 'Di mana uangnya?'. Mereka tidak merasakannya karena jalan rusak berat. Petani kita punya hasil kebun, nelayan punya banyak ikan, namun mereka tetap miskin lantaran tidak bisa membawanya ke pasar," terangnya.

"Satu-satunya kunci dan prioritas adalah konektivitas agar hasil bumi dan hasil laut masyarakat bisa terhubung dengan pasar," lanjutnya dengan tegas.

Sayangnya untuk mewujudkan hal itu tidak mudah. Pemprov Malut dihadapi pada pemotongan anggaran daerah yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

Pemotongan ini menyasar pada Kabupaten/Kota hingga provinsi. Hal itu membuat anggaran membangun konektivitas sangat terbatas.

Apa Saja Kebijakan Nekat yang Diambil di Tengah Keterbatasan Anggaran?

Sherly Tjoanda menyikapi keterbatasan anggaran sebagai penghambat pembangunan konektivitas. Ia mengambil kebijakan berani dengan cara memprioritaskan fungsi ketimbang kemewahan.

Sherly menyampaikan bahwa pemerintah telah mendata jalan rusak berat di Malut. Setidaknya total jalan yang mengalami kerusakan berat sekitar 1.900 kilometer.

Lanjut dia, Pemprov Malut akan memfokuskan pembangunan jalan berbasis pengaspalan model Lapisan Penetrasi (Lapen). Tujuannya untuk memperluas jangkauan konektivitas antarwilayah di Malut.

Target dari kebijakan, kata Sherly, akses desa-desa yang terisolasi dapat tersambung ke pusat pasar. Hal ini dapat menggerakkan ekonomi rakyat.

Ia membagikan logika dari keterbatasan anggaran ini. Pembangunan 1 km jalan Hotmix bisa memakan biaya Rp8 miliar, sedangkan pemerintah dapat membantun 4 km jalan Lapen dengan dana serupa.

Istri mendiang Benny Laos ini menyinggung skema "Kontrak Payung". Pemprov Malut menggunakan skema ini yang pertama di Indonesia.

Pemprov Malut menerapkan skema ini untuk pembangunan infrastruktur. Tujuannya tak lain untuk menghemat biaya sampai 30 persen sehingga dapat mempercepat pelaksanaan program.

Gubernur Malut menggeser peran konektivitas selain untuk jalan. Ia menyinggung tentang situasi pendidikan yang masih menjadi kegelisahan bagi masyarakat.

Sherly tidak mau mendengar lagi terkait anak-anak di kepulauan putus sekolah. Ia enggan hal ini terjadi karena dipengaruhi keterbatasan akses maupun biaya komite.

Ia kembali menyinggung program pendidikan gratis pada 2025. Dampak pemerintah menggratiskan uang komite membuat 10 ribu anak kembali mendapat hak pendidikannya.

"Tahun 2026, kita luncurkan Sekolah Jarak Jauh untuk wilayah Morotai, Halut, dan Haltim. Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil," minta dia.

Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada para Bupati dan Wali Kota di wilayah Malut. Dengan perintah keras, ia meminta agar mereka lebih peduli pada pembangunan fisik.

Menurutnya, pembangunan secara fisik dapat menyentuh hati rakyat. Sementara, kegiatan seremonial birokrasi hanya membuang waktu secara sia-sia.

"Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati," tukasnya.

(hap)