Sidak SPPG dan Jenguk para Siswa, APPMBGI Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulogebang, Jakarta Timur, menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras turun langsung meninjau rumah sakit tempat para siswa dirawat.

Kunjungan dilakukan ke Rumah Sakit Citra Harapan, Bekasi pada Minggu (10/5/2026), menyusul laporan ratusan siswa mengalami gejala mual, muntah, diare, hingga sakit perut usai mengonsumsi makanan MBG.

Dalam kunjungan itu, Rivai didampingi Wakil Ketua Umum I DPP APPMBGI Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin, Ketua DPD II APPMBGI Jakarta Timur HM Rafiddin Hamoes, serta jajaran pengurus lainnya.

“Kami datang untuk melihat langsung kondisi anak-anak, mendengarkan berbagai masukan, dan memastikan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar kualitas pelayanan MBG semakin baik dan semakin aman bagi masyarakat,” kata Abdul Rivai Ras.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah siswa SD di wilayah Cakung dan Pulogebang mengalami gejala keracunan pada Jumat (8/5/2026).

Ratusan Siswa Jadi Korban

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tercatat 252 laporan dari orang tua siswa terkait dugaan keracunan makanan MBG.

Rivai menegaskan, insiden tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, ini menyangkut keselamatan anak-anak.

“Anak-anak adalah amanah bangsa. Karena itu, setiap proses dalam penyelenggaraan MBG harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, disiplin, dan tanggung jawab tinggi,” ujarnya.

Selain menyambangi rumah sakit, Rivai juga menyambangi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pulogebang 15.

Ia mengungkapkan, dari hasil peninjauan awal ditemukan dugaan adanya salah satu menu yang mengalami penurunan kualitas saat proses distribusi dan penyajian. 

Kendati demikian, Rivai meminta masyarakat tetap menunggu hasil resmi investigasi laboratorium dari Dinas Kesehatan dan BPOM.

Adapun, sorotan juga mengarah ke SPPG Pulogebang 15 yang diketahui baru beroperasi sejak akhir Maret 2026 dan masih dalam proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Rivai menilai persoalan keamanan pangan dalam MBG tidak cukup hanya mengandalkan dapur akhir, tetapi juga harus mengawasi rantai pasok secara menyeluruh.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh proses benar-benar dijalankan sesuai standar, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima siswa. Rantai pasok dari hulu ke hilir harus dicermati secara detail dan disiplin,” tegasnya.

Menurut dia, lemahnya pengawasan distribusi dan pengendalian kualitas makanan bisa menjadi titik rawan dalam program berskala besar seperti MBG.

Sebagai langkah evaluasi, APPMBGI mengaku akan mempercepat sertifikasi dapur MBG, memperkuat pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, hingga mengoptimalkan fungsi MBG Command and Control Centre untuk pengawasan distribusi dan deteksi dini risiko.

Tak hanya itu, organisasi tersebut juga mendorong audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rantai pasok pangan agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Kejadian ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Kita tidak boleh berhenti pada rasa prihatin saja, tetapi juga harus bergerak melakukan pembenahan dan penguatan sistem secara nyata,” kata Rivai.

Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG hanya bisa dijaga jika seluruh pihak terbuka melakukan evaluasi dan disiplin menjalankan standar keamanan pangan.

“Dengan keterbukaan, evaluasi yang jujur, penguatan SOP, serta pengawasan rantai pasok yang lebih ketat, Program MBG dapat terus diperbaiki dan menjadi program yang benar-benar memberi manfaat besar bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya. (rpi)