Dugaan Penyimpangan Proyek Penerangan Jalan di Papua Selatan Resmi Dilaporkan ke KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan Korupsi berupa penyimpangan proyek pembangunan penerangan jalan di Papua Selatan resmi dilaporkan ke KPK.

Pelaporan tersebut dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Anti Korupsi Papua Selatan yang tergabung dalam Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Papua Selatan.

Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi Papua Selatan, Alfred Pabika mengatakan dalam pelaporan tersebut pihaknya turut menyertakan sejumlah dokumen dan berkas pendukung yang diduga menyeret Wakil Gubernur Papua Selatan.

Menurutnya pelaporan dilayangkan pihaknya sebagai bentuk komitmen masyarakat sipil untuk mengawal transparansi pembangunan di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua itu.

“Baik, selamat siang. Hari ini kami dari KAPAK, Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi Papua Selatan, datang ke KPK untuk melakukan pelaporan atau pengaduan terkait dengan dugaan kasus korupsi proyek pembangunan penerangan jalan di Papua Selatan,” ujar Alfred kepada awak media, Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Alfred menekankan laporan dilayangkan pihaknya sebagai tindaklanjut dari aksi unjuk rasa yang sebelumnya dilaksankan.

Ia menjelaskan pihaknya juga telah menerima tanda terima laporan dari KPK terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“Sehingga, berdasarkan dengan aksi kita sebelumnya, hari ini kami melakukan pelaporan di KPK yang mana kami sudah menerima tanda terima bahwa upaya hukum akan terus kami lakukan,” katanya.

Alfred menekankan sudah sepatutnya pembangunan di provinsi baru Papua meski dijalankan dengan transparan.

Hal itu ditujukan agar pemerintahan dapat menegakan prinsip tata kelola bersih dalam program pembangunan serta keberpihakan ke masyarakat.

“Nah, kami mau pastikan bahwa di Papua, khususnya di empat provinsi baru ini, di dalam proses pembangunannya pemerintah kita mengedepankan prinsip-prinsip yang memang bermartabat dan bijaksana,” kata Alfred.

“Sehingga untuk memastikan itu, kami dari KAPAK, Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi, kami mau pastikan bahwasanya setiap penyelenggaraan negara yang tidak bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, pasti kami sikat dan kami akan melaporkan di KPK nanti,” sambungnya.(raa)