Kabar Gembira! Dedi Mulyadi Usul 70 Persen Pajak Tambang Masuk Kas Desa: Berkeadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Ada kabar gembira buat warga Jabar yang tinggal di Desa. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengusulkan 70 persen pajak tambang bakal masuk ke kas Desa tempat aktivitas tambang beroperasi.

Langkah ini diambil KDM untuk memastikan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini menanggung dampak langsung dari aktivitas industri tersebut.

Usulan tersebut disampaikan Dedi usai melakukan kunjungan ke Situs Batutulis, Kota Bogor, pada Kamis (14/5). 

Bahkan KDM menegaskan bahwa pembangunan harus berlandaskan asas keadilan, terutama bagi wilayah yang menjadi sumber daya alam.

“Rencana di saya pajak tambang itu harus 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” beber Dedi Mulyadi dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Menurut KDM, kebijakan pertambangan tidak boleh hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur seperti jalan khusus angkutan tambang. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini mulai fokus pada masa depan masyarakat dan pemulihan lingkungan di wilayah lingkar tambang.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah melakukan kajian mendalam mengenai keberlangsungan aktivitas tambang, khususnya di wilayah Bogor. Evaluasi mencakup luas area operasional yang masih layak serta dampak lingkungan yang ditimbulkan selama ini.

“Kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak. Setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” jelas KDM.

KDM menilai, selama ini desa-desa penghasil tambang belum mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan risiko yang dihadapi, mulai dari kerusakan ekosistem hingga gangguan mobilitas akibat kendaraan berat. 

Melalui skema distribusi pajak yang lebih besar ke tingkat desa, diharapkan tata kelola pertambangan menjadi lebih berpihak pada masyarakat lokal.

Selain redistribusi pajak, Pemprov Jabar juga terus mengevaluasi rencana pembangunan jalan khusus tambang di Bogor. 

Proyek ini akan diselaraskan dengan hasil kajian lingkungan terbaru agar tidak menimbulkan masalah baru di masa mendatang. (aag)