KDM Beberkan 3 Faktor Penyebab Utama Membuat Nasib Buruh Perkebunan BUMN Jadi Prihatin

Jabar, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM mengaku sangat prihatin terhadap nasib buruh perkebunan milik BUMN. Bahkan, KDM sebut upah buruh tersebut kecil hingga sampai pensiunan hanya dapat Rp300 ribu.

Oleh sebab itu, KDM menaruh perhatian terhadap nasib para buruh perkebunan di Jawa Barat (Jabar), yang dianggap semakin tersisih dan mengalami penurunan kesejahteraan.

Di sisi lain, KDM juga menyebutkan tiga faktor yang membuat buruh perkebunan milik BUMN itu menjadi prihatin.

Faktor pertama, menurutnya, karena degradasi, yang meliputi semakin menurunnya sektor perkebunan. 

"Bahkan daya dukung lingkungannya sangat semakin rendah dan orang semakin tidak peduli," ucap KDM seperti dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Kemudian yang kedua, kata dia, upah buruhnya juga sangat rendah. 

Sementara yang ketiga, upah burunya ketika pensiun juga sangat rendah.

"Rata-rata Rp 300.000 per bulannya," ucap KDM.

KDM menilai, situasi tersebut turut menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di sejumlah daerah Jawa Barat bagian selatan, seperti Sukabumi Selatan, Cianjur Selatan, Garut Selatan, hingga Tasikmalaya.

"Dan mayoritas mereka itu adalah karyawan perkebunan," ucap KDM.

Selain itu, Dedi Mulyadi singgung alih fungsi lahan dari perkebunan teh dan kawasan hutan menjadi area perkebunan sayuran. Menurutnya, perubahan tersebut ikut memperparah kerusakan lingkungan sekaligus meningkatkan angka kemiskinan.

"Sektor perkebunan sayur juga menurut saya memberikan kontribusi kemiskinan lebih. Kenapa? Karena para bandarnya yang kaya raya, tapi mereka yang kulinya itu rata-rata upahnya Rp30.000 per hari, bahkan ada yang di bawah Rp 30.000 per hari," ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, KDM menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan pemulihan kawasan perkebunan guna memperkuat konservasi serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

"Ekonomi itu tidak begitu kuat dalam pandangan saya, konservasi yang utama," ucapnya. 

Lebih lanjut, KDM jelaskan, bahwa pihaknya mulai mengajak masyarakat kembali menanam teh di kawasan pegunungan serta lahan perkebunan yang selama ini tidak dikelola secara maksimal oleh PTPN. 

Dalam program tersebut, masyarakat juga diberikan upah dari pemerintah provinsi dengan harapan sektor perkebunan bisa kembali kuat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. 

"Dengan upah ini diharapkan dalam jangka panjang perkebunan menjadi kokoh, tapi masyarakatnya bisa mendapat upah yang cukup dari pemerintah provinsi," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga berencana memperbaiki rumah-rumah lama milik pekerja perkebunan menjadi rumah panggung yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai homestay untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

"Metik tehnya boleh hanya Rp 30.000, tetapi dia mendapat setiap waktu ada kunjungan ke daerah-daerahnya, mereka nginep dalam homestay-homestay yang milik karyawan yang itu dirubah oleh pemerintah provinsi sehingga dia mendapat tambahan penghasilan," jelasnya.

KDM menilai selama ini terjadi ironi di kawasan perkebunan, di mana industri pariwisata berkembang dan melahirkan keuntungan besar, namun masyarakat perkebunan justru tetap hidup dalam kondisi marginal.

"Karena bagaimanapun ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian kita. hutan harus terjaga, perkebunan harus terkelola, tapi rakyat harus sejahtera," pungkasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menaruh perhatian terhadap kawasan Puncak Cianjur yang selama ini dimanfaatkan sebagai area budidaya sayuran. Ia meminta para petani untuk tidak lagi mengolah lahan sayur di kawasan lereng maupun tebing, dan mengajak mereka beralih menanam tanaman keras.

Bahkan, Gubernur Jawa Barat tersebut menawarkan bantuan sebesar Rp 2 juta per bulan kepada petani sayur yang bersedia mengganti tanaman mereka dengan tanaman keras seperti kopi maupun pepohonan lainnya di lahan garapan masing-masing. Menurut Dedi, ajakan mengganti jenis tanaman di kawasan lereng dan tebing itu dilakukan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan.

"Petani sayur akan diminta menanam pohon keras. Sebelum masa tumbuh hingga empat tahunan, mereka akan menerima biaya Rp 2 juta per bulan dari anggaran Pemprov Jabar," kata KDM.

KDM juga sampaikan, bahwa insentif Rp 2 juta per bulan tersebut dinilai lebih besar dibanding penghasilan para petani saat ini yang rata-rata hanya sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Ia menjelaskan, nantinya setiap petani akan mengelola lahan seluas sekitar satu sampai dua hektare.

Menurut Dedi, program serupa sebenarnya sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah Jawa Barat, seperti kawasan perkebunan teh di Subang, kaki Gunung Ciremai, hingga Bandung Utara. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi bencana di daerah hulu.

Dedi juga menyinggung banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Cianjur pada pekan lalu. Ia menilai peristiwa tersebut cukup tidak lazim karena banjir biasanya terjadi di daerah dataran rendah, bukan di wilayah pegunungan atau dataran tinggi.

"Karena kebun teh jadi kebun sayur, nunungna ditugaran, kaina dituaran, sawah diurugan (hutannya dirambah, pohonnya ditebang, sawahnya diuruk)," ujarnya.

Dedi Mulyadi pun memerintahkan kepala daerah untuk mengidentifikasi lahan lereng dan tebing di wilayahnya yang menjadi kebun palawija ataupun kebun sayur untuk segera dilakukan mitigasi bencana.

"Kedepan hanya ada satu tata ruang, yakni tata ruang provinsi yang menjadi pedoman bagi pemerintah kota dan kabupaten," ujar Dedi Mulyadi. (aag)