Presiden Prabowo Percepat Optimalisasi Aset BUMN, Ajak Swasta Kelola 300 BUMN Produktif

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang belum dimanfaatkan secara optimal melalui opsi kerja sama dengan pihak swasta.

"Kita juga akan mempercepat optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya," kata Prabowo saat menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah telah mengurangi jumlah BUMN dengan menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Pemerintah selanjutnya menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan dengan kategori produktif hingga akhir 2026.

Selain perusahaan, BUMN memiliki aset berupa tanah, gedung, jaringan, dan kawasan yang belum dikelola secara optimal. Sebagian aset bahkan tidak digunakan.

Menurut Prabowo, optimalisasi aset tersebut penting di tengah kebutuhan masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang dapat tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.

Baca Juga

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia di Sesi BRICS: Inclusive Global Governance

"Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Akan kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel serta menjaga kepemilikan strategis negara," jelasnya.

Kepala Negara mengatakan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pemanfaatan aset negara telah diterapkan di sejumlah negara.

Ia mencontohkan India melalui National Monetisation Pipeline (NMP) yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta memanfaatkan aset negara dalam periode tertentu, sementara kepemilikan aset tetap berada di tangan pemerintah.

Dana yang diperoleh dari kerja sama tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur baru.

"Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," tuturnya.

Prabowo memberikan contoh aset berupa bandara yang belum optimal pengoperasiannya dapat dikelola pihak swasta dengan kepemilikan aset tetap berada pada negara.

Menurut dia, pengelolaan yang efisien dan inovatif oleh pihak swasta dapat meningkatkan manfaat aset tersebut bagi negara dan masyarakat. (ant/aag)