Dedi Mulyadi "Heran": Orang-Orang Cari Uang Setiap Hari dari Puncak Lewat Hotel, Vila dan Restoran, tapi Jalannya Kotor

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merasa “heran”. Pasalnya, ada banyak orang yang mencari uang setiap harinya dari Puncak lewat hotel, vila dan restoran, tapi jalannya kotor. 

Hal ini diungkapkan Kang Dedi Mulyadi atau KDM saat melakukan inspeksi mendadak ke kawasan eks lahan Hibisc di Puncak, Cianjur, Jawa Barat. 

Saat melakukan inspeksi, KDM menyoroti pengelolaan lahan seluas 14 hektare yang dinilai tidak optimal akibat pembagian tugas pekerja yang tumpang tindih.

Kang Dedi Mulyadi lantas menekankan bahwa prioritas utama kawasan tersebut adalah pemulihan ekosistem melalui penghijauan kembali untuk mencegah banjir, bukan proyek pembibitan lain yang mengabaikan tanaman yang sudah ada.

Selain itu, KDM menemukan ketidakefisienan dalam pembagian tenaga kerja saat meninjau lahan eks Hibisc.

Dari 14 hektar lahan yang harus diurus, KDM menemukan fakta bahwa hanya ada 9 orang pekerja dan 3 orang yang aktif di lapangan saat inspeksi dilakukan. 

Hal ini disebabkan 6 pekerja lainnya ditarik Kepala Dinas Kehutanan untuk mengurus proyek pembibitan kopi.

Menurut KDM, kondisi ini membuat rumput liar tumbuh subur dan menutupi pohon-pohon yang sedang dalam masa pertumbuhan. 

Tak tinggal diam, KDM langsung memerintahkan agar seluruh pekerja dikembalikan ke fungsi awal untuk merawat pohon di lahan 14 hektare tersebut. 

Bukan hanya mengembalikan pekerja, Dedi Mulyadi bahkan berencana menambah 4-5 orang pekerja lagi agar setiap orang bertanggung jawab atas 1 hektare lahan. 

Pada kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi turut menyoroti kebersihan di sepanjang jalur Puncak yang menurutnya dipenuhi sampah plastik.  

“Orang-orang cari uang setiap hari dari Puncak melalui hotel, vila dan restoran, tapi jalannya kotor. Saya tugaskan PU untuk bersihkan sampah dan mengangkat batu-batu bekas coran di pinggir jalan ini,” terangnya.  

Seperti yang disampaikannya, KDM lantas menugaskan Bupati Cianjur dan Kepala Dinas PU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pembersihan massal. (nsi)