Sempat Dikritik, Program MBG Kini Dinilai Jadi Faktor Utama Dongkrak Ekonomi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Tak hanya itu, MBG juga dinilai memiliki peran penting dalam upaya pemerintah terkait percepatan pengentasan kemiskinan nasional.

Hal itu diungkapkan Guru Besar bidang Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya bertajuk 'Memahami Kebijakan Publik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Analisis Socio-Legal atas Implementasi dan Tantangannya'.

Menurutnya MBG merupakan langkah progresif pemerintah dalam menjawab persoalan stunting, gizi buruk, malnutrisi, hingga ketimpangan sosial yang masih dialami masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program MBG merupakan investasi peradaban, karena negara yang berhasil keluar dari middle income trap adalah negara yang serius membangun kualitas SDM sejak dini dengan gizi sebagai fondasinya,” ujar Trubus, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Trubus menjelaskan awal mula program MBG sempat menuai kritik dari sebagian masyarakat.

Kendati demikian, berjalannya waktu program MBG mulai memberi dampak positif terkhusus bagi ekonomi masyarakat kalangan bawah.

“Banyak masyarakat yang kini melihat MBG penuh dengan kebaikan karena mampu menggerakkan rantai ekonomi masyarakat bawah, membuka lapangan ekonomi, menciptakan pertumbuhan, sekaligus pemerataan,” katanya.

Ia memaparkan tercatat 60 juta individu tercatat sebagai penerima manfaat program yang telah berjalan lebih dari satu tahun ini.

Kendati demikian, Trubus mengaku penguatan regulasi dan tata kelola masih menjadi tantangan penting dalam implementasi MBG. 

Ia menyebut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional perlu diperkuat agar mampu menopang pelaksanaan program lintas sektor dalam skala besar.

“Di Indonesia MBG baru diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Oleh karena itu urgensinya adalah peningkatan status regulasi tersebut menjadi undang-undang agar kewenangan lintas sektoral mengikat dan keterlibatan pemerintah daerah menjadi lebih jelas,” kata Trubus.

Selain penguatan regulasi, Trubus juga menekankan pentingnya transparansi dan responsivitas kebijakan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

“Program MBG mendapat respons publik yang dinamis dan beragam, khususnya terkait aspek regulasi dan implementasinya. Karena itu transparansi dan responsivitas kebijakan menjadi sangat penting agar masyarakat percaya pemerintah bertindak adil dan efisien,” katanya.