Pesan Menohok Sherly Tjoanda di Hadapan Pejabat Daerah, Gubernur Maluku Utara Itu Tak Tanggung-tanggung Singgung Soal APBN

"Tidak ada alasan lagi anak Malut tidak punya ijazah SMA hanya karena tinggal di pulau terpencil. Pemerintah ingin memastikan seluruh anak Maluku Utara tetap memiliki akses pendidikan," ujarnya.

Ancam Tolak RAPBD Kabupaten/Kota yang Gemar 'Copy-Paste' Program

Demi memaksimalkan pelayanan publik, Sherly memberikan instruksi keras dan warning bagi para Bupati serta Wali Kota di wilayah Maluku Utara. Ada tiga poin krusial yang wajib dipatuhi pemerintah daerah:

1. Pangkas Biaya Seremonial: Kurangi perjalanan dinas (SPPD), rapat-rapat (FGD), serta biaya makan minum birokrasi yang tidak mendesak.

2. Kewajiban Anggaran Fisik: Setiap daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen APBD mereka khusus untuk pembangunan infrastruktur dasar.

3. Sanksi Tegas: Gubernur menyatakan tidak akan segan untuk menolak menandatangani RAPBD 2027 bagi Kabupaten/Kota yang tidak memprioritaskan kepentingan publik.

"Kita menjadi pemimpin mungkin hanya sekali, biarlah yang sedikit itu bermanfaat bagi banyak orang. Mari berhenti copy-paste program, mari mulai bekerja dengan data dan hati," pungkas Sherly menutup arahannya.(amr/ree)