RI Murka Israel Cegat Flotilla Gaza, Kemlu Sebut Penahanan 9 WNI Langgar Hukum Internasional

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah Indonesia melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang mencegat armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dan menahan sejumlah relawan internasional, termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI), di perairan internasional menuju Gaza.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan tindakan Israel terhadap para relawan kemanusiaan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

“Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel,” tulis Kemlu RI melalui akun media sosial X, Kamis (21/5/2026).

“Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,” lanjut pernyataan itu.

Pemerintah Indonesia juga menilai operasi militer Israel terhadap armada sipil pembawa misi solidaritas untuk Gaza merupakan tindakan ilegal yang tidak dapat dibenarkan secara internasional.

“Indonesia kembali menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” tegas Kemlu.

Di tengah minimnya akses komunikasi dengan para relawan yang ditahan, pemerintah Indonesia mengaku terus mengintensifkan jalur diplomasi untuk membebaskan seluruh WNI yang berada di dalam armada tersebut.

“Pemerintah Indonesia terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap,” tulis Kemlu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pemerintah Indonesia menggandeng Yordania dan Turki untuk melacak keberadaan serta memastikan kondisi para WNI yang ditahan Israel.

Langkah itu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel.

“Komunikasi dengan teman-teman Kemlu di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang di-intercept dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas,” kata Sugiono di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026).

Kemlu menyebut sejak awal keberangkatan armada Global Sumud Flotilla, pemerintah sebenarnya sudah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi risiko terhadap WNI yang ikut dalam misi tersebut.

“Sejak awal keberangkatan armada Global Sumud Flotilla, Kemlu RI dan juga Perwakilan RI terkait telah melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak guna memastikan keselamatan dan pelindungan WNI,” tulis Kemlu.