RI Murka Israel Cegat Flotilla Gaza, Kemlu Sebut Penahanan 9 WNI Langgar Hukum Internasional

Pemerintah menegaskan perlindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama di tengah situasi konflik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah.

“Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga seluruh WNI dapat kembali dengan selamat ke tanah air secepatnya,” lanjut pernyataan tersebut.

Insiden itu terjadi setelah armada Global Sumud Flotilla dilaporkan dicegat Israel di perairan internasional sekitar 250 mil laut dari Gaza pada Senin (18/5/2026).

Armada tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan dan simbol solidaritas internasional untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

Penangkapan sembilan WNI dalam misi kemanusiaan menuju Gaza terjadi secara bertahap dalam dua hari terakhir.

Lima WNI pertama, yakni Andi Angga, Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo, Thoudy Badai, dan Bambang Noroyono, lebih dulu ditangkap pasukan Israel pada Senin (18/5/2026).

Sementara itu, Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu sempat menyampaikan bahwa mereka berhasil lolos dari intersepsi saat lima WNI lainnya diamankan. Namun, beberapa jam kemudian keduanya juga dilaporkan ditangkap oleh tentara Israel pada Selasa (19/5/2026) waktu setempat.

Tak lama berselang, dua WNI lainnya, Asad Aras Muhammad dan Hendro Prasetyo, turut mengunggah pesan darurat yang menyatakan bahwa mereka juga telah ditangkap oleh pasukan Israel.

Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia menghargai semangat solidaritas para relawan yang mencoba menembus blokade kemanusiaan menuju Gaza.

“Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Summud Flotilla karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya,” ujar Sugiono.

“Dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja,” lanjutnya.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai lokasi penahanan maupun kondisi rinci para WNI tersebut. Pemerintah Indonesia masih terus memperluas komunikasi internasional demi membuka akses informasi sekaligus mempercepat proses pembebasan. (agr)