Purbaya Lapor Prabowo, Ungkap 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Nilai Ekspor ke AS

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, adanya dugaan manipulasi besar dalam transaksi ekspor crude palm oil (CPO) ke Amerika Serikat.

Temuan itu dibawa langsung Purbaya saat memenuhi undangan makan siang Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Setibanya di Istana, Purbaya mengaku telah menyiapkan laporan khusus mengenai 10 perusahaan besar yang diduga melakukan praktik under invoicing atau manipulasi faktur perdagangan ekspor.

Di hadapan wartawan, Purbaya sempat menunjukkan map berisi hasil pengecekan Kementerian Keuangan terhadap tiga pengapalan milik 10 perusahaan CPO yang diperiksa secara acak. Dari hasil awal pemeriksaan, ditemukan indikasi kuat manipulasi harga ekspor ke pasar Amerika Serikat.

“Jadi ada studi itu, apa yang saya sebutin kemarin. Perusahaan CPO mana saja yang melakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya (Prabowo) saya akan jawab, kalau enggak mau ditanya saya diam saja,” kata Purbaya.

Menurutnya, harga ekspor yang dilaporkan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya yang dibayarkan pihak pengimpor di Amerika Serikat. Selisih itu diduga menjadi celah pengalihan keuntungan ke luar negeri.

“Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS. Jadi income-nya rendah kan. Di sini jadi saya rugi banyak,” katanya.

Purbaya menolak menyebut identitas perusahaan yang terlibat. Namun ia membocorkan salah satu contoh temuan, yakni perusahaan yang mencatat nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di Amerika Serikat mencapai US$4,2 juta.

“Jadi detailnya ada 57 persen lebih rendah,” jelas Purbaya.

Ia juga mengungkap adanya dugaan manipulasi yang nilainya jauh lebih besar di perusahaan lain.

“Ada yang lebih gila lagi ya, satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$1,44 juta di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200 persen, kita mau deteksi kapal per kapal. Jadi itu yang saya laporkan kalau ditanya,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti praktik under invoicing yang diduga menyebabkan kebocoran devisa negara hingga ribuan triliun rupiah selama puluhan tahun. (agr)