Puji Pelayanan Haji 2026, Timwas DPR: Negara Benar-Benar Hadir Layani Jemaah

Jakarta, tvOnenews.com - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai menuai pujian. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Nurdin Halid, menyebut layanan haji tahun ini mengalami lonjakan kualitas sejak pengelolaan dialihkan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.

Menurut Nurdin, perubahan paling terasa bukan hanya pada sisi teknis, tetapi juga pendekatan pelayanan terhadap jemaah yang dinilai lebih manusiawi, terutama bagi perempuan dan lansia.

“Dari pengamatan saya mulai dari pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta sampai kedatangan di Jeddah semuanya berjalan lancar dan baik tanpa kendala yang berarti seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Nurdin dalam keterangan tertulis dari Madinah, Arab Saudi, Kamis (21/5/2026).

Ia menyoroti perubahan sikap petugas haji yang kini dinilai lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan jemaah.

“Yang menggembirakan, pendekatan petugas kini lebih dekat, lebih ramah, penuh perhatian dan respek. Petugas bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi melayani dengan hati, terutama terhadap jemaah perempuan dan lansia,” ujarnya.

Nurdin menilai perubahan itu menjadi dampak langsung dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai lembaga tersendiri.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 dan UU Nomor 14 Tahun 2025, pengelolaan haji resmi dipindahkan dari Kementerian Agama ke kementerian baru tersebut.

“Kementerian Haji dan Umrah kini berdiri sendiri dengan sumber daya yang menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga pengawasan dan pelayanan lebih fokus dan profesional,” kata Nurdin.

Ia bahkan menyebut musim haji 2026 sebagai babak baru dengan standar baru dalam tata kelola ibadah haji Indonesia.

Selain soal pelayanan, Nurdin juga menyoroti sejumlah terobosan yang dianggap cukup mencolok. Salah satunya penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp87,4 juta per jemaah.

“Hal ini merupakan bentuk penyesuaian untuk sedikit meringankan beban jemaah,” ujarnya.

Tak hanya itu, untuk pertama kalinya jemaah reguler disebut mendapat fasilitas hotel setara bintang lima di Arab Saudi. Menurut Nurdin, kebijakan itu menjadi sejarah baru dalam layanan haji nasional.

“Ini terobosan bersejarah. Penggunaan hotel-hotel premium untuk jemaah reguler menunjukkan adanya peningkatan standar layanan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberi keleluasaan bagi jemaah memilih jenis pelaksanaan haji, mulai dari Ifrad, Qiran hingga Tamattu’, lengkap dengan mekanisme pembayaran dam yang disebut lebih terstandar.

Nurdin juga menilai layanan Mecca Route atau fast track imigrasi semakin efektif memangkas antrean panjang setibanya jemaah di Arab Saudi.

“Setelah tiba, jemaah bisa langsung beristirahat tanpa harus melalui proses imigrasi yang panjang,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Ia berharap standar pelayanan yang mulai diterapkan tahun ini tidak berhenti sebagai pencitraan awal kementerian baru, melainkan terus diperluas pada musim haji berikutnya.

“Negara benar-benar hadir untuk melayani jemaah. Semangatnya bukan hanya menjalankan operasional haji, tetapi memastikan jemaah merasa aman, nyaman, dan dimuliakan selama beribadah,” ujarnya. (dpi)