Legislator Sudjamitko Tekankan Aturan UU Dalam Pemenuhan Kebutuhan Perumahan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko mengatakan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat harus menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pengembang perumahan. 

Salah satu langkah penting yang harus dijalankan adalah menegakkan ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sudjatmiko memaparkan persoalan penyediaan rumah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius. 

Menurutnya program 3 Juta rumah per tahun merupakan salah satu agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,64 juta rumah tangga. 

Selain itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

Baca Juga

Presidium 08: Wapres Baru Harus Mampu Perkuat Koalisi Pemerintahan Prabowo

“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” kata Sudjatmiko kepada awak media, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Sudjatmiko menejlaskan ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif bagi pengembang, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pasar komersial, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Ia menjelaskan konsep hunian berimbang tidak harus diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. 

Pengembang juga dapat menerapkan skema pembangunan secara vertikal, sehingga terdapat fleksibilitas dalam memenuhi komposisi hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sudjatmiko memahami bahwa pembangunan perumahan dalam skala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. 

Bahkan pengadaan tanah atau land bank membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan perumahan.

Karena itu, kata Sufjatmiko, pemerintah dan pengembang perlu membangun komunikasi serta mencari skema bisnis yang memungkinkan kewajiban penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.