news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM)..
Sumber :
  • jabarprov.go.id

PKL Minta Ganti Rugi Usai Digusur, Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Bisa Kasih Miliaran: Terima Kasih Atas Kemarahannya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) merespons tegas terkait gelombang protes dan kemarahan publik akibat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Bandung. 
Jumat, 22 Mei 2026 - 05:27 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), memberikan respons tegas terkait gelombang protes dan kemarahan publik akibat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di trotoar kawasan Bandung

Meski memicu pro dan kontra, Dedi menekankan bahwa langkah ini diambil demi kenyamanan bersama dan pengembalian fungsi fasilitas umum.

Dalam perjalanannya menuju Kota Bekasi, pria yang akrab disapa Kang Dedi ini mengaku sadar betul bahwa kebijakannya tidak mungkin menyenangkan semua pihak.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi yang disukai semua,” ujar Dedi menanggapi kritik masyarakat, dikutip dari laman bapenda.jabarprov.go, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan bahwa trotoar harus steril dari aktivitas dagang agar hak pejalan kaki terlindungi dan toko-toko di area tersebut tidak tertutup lapak. 

Menurutnya, meski para pedagang sedang berjuang mencari nafkah, ada aturan yang tetap harus ditegakkan di ruang publik.

“Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” katanya.

Menanggapi permintaan kompensasi atau ganti rugi dari para pedagang yang terdampak pembongkaran, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa secara regulasi, pemerintah tidak memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atas penggunaan lahan fasilitas umum secara ilegal. 

Selain itu, ia jujur mengenai keterbatasan anggaran daerah.

“Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas,” tuturnya.

Walau demikian, ia memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup mata sepenuhnya terhadap nasib ekonomi para pedagang. 

Pihaknya masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan agar roda ekonomi warga tetap bisa berputar tanpa melanggar aturan.

“Tapi ini adalah pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan. Siklus ekonominya harus tetap berjalan sebelum mereka mendapat pekerjaan atau usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” tambah Dedi.

Dedi Mulyadi berkomitmen untuk terus menjaga integritas tata kota di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, agar tetap indah dan nyaman baik bagi warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung.

Berita Terkait

1
2 Selanjutnya

Topik Terkait

Saksikan Juga

01:29
07:08
00:58
01:40
02:13
02:51

Viral