Hotman Paris Kritik Keras Pernyataan Pigai soal Begal Tak Boleh Ditembak: Mikir, Apa Cocok Jadi Menteri HAM?

Jakarta, tvOnenews.com - Pernyataan Menteri HAM, Natalius Pigai terkait begal tidak boleh ditembak mati di tempat. Ternyata mencuri perhatian dan menuai kritik keras dari pengacara tersohor Hotman Paris di media sosial.

Bahkan, Hotman Paris lontarkan kritikan keras terhadap Pigai usai Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta aparat tetap bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan atau begal dan mengkomentari pernyataan Pigai.

“Begal itu melanggar hak asasi. Kalau memang bisa dilumpuhkan tanpa mati ya lebih bagus. Tapi kalau enggak bisa, mau tidak mau ditembak terukur,” ujar Hotman, dikutip pada Sabtu (23/5/2026).

Hotman Paris menilai bahwa tindakan tegas aparat diperlukan demi melindungi masyarakat dari ancaman kriminalitas jalanan yang semakin meresahkan.

Bahkan ia menilai pernyataan Pigai yang menolak penembakan langsung terhadap pelaku begal justru tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rasa aman masyarakat.

“Pak Pigai, sudah waktunya Anda mikir lagi. Apa Anda cocok jadi Menteri HAM?” ucap Hotman Paris.

Selain itu, Hotman Paris mengaku kesal lantaran masih banyak persoalan pelanggaran HAM yang dinilai belum mendapat perhatian serius, sementara tindakan aparat terhadap begal justru dipersoalkan.

“Orang sudah begal di mana-mana, kau bilang ditembak melanggar HAM. Coba bayangkan kalau keluargamu dibegal,” tegasnya.

Meski begitu, Hotman Paris tetap menekankan tindakan aparat harus dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur hukum, bukan tindakan membabi buta.

Kemudian, ia juga menyebut dirinya sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemerintahan berjalan sukses.

Namun, ia menegaskan dukungan tersebut tidak berarti membenarkan seluruh pendapat pejabat pemerintah.

“Bukan berarti saya membantu pendapat-pendapat yang konyol,” bebernya.

Sebelum Hotman, Ahmad Sahroni juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan Natalius Pigai. 

Politikus Partai dari NasDem itu menegaskan aparat penegak hukum tetap harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan demi menjamin rasa aman masyarakat.

Menurut Sahroni, tindakan tegas terhadap pelaku begal diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum dan standar operasional kepolisian.

“Yang saya hormati Pak Pigai, begal wajib ditindak dengan tembakan terukur, bukan tembak mematikan. Itu saya enggak setuju,” tulis Sahroni melalui akun media sosial pribadinya.

Sahroni menilai pendekatan hak asasi manusia tidak boleh hanya berfokus pada perlindungan pelaku kejahatan, tetapi juga harus menjamin hak masyarakat untuk hidup aman dan nyaman.

“Pak Pigai kan Menteri HAM, harus bela dan berikan masyarakat rasa nyaman dan aman, jangan malah terkesan mendukung pelaku begal,” ujar Sahroni.

Sebelumnya diberitakan, Natalius Pigai menolak usulan penembakan langsung terhadap pelaku begal karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menanggapi usulan Kapolda Lampung Helfi Assegaf yang meminta pelaku begal ditembak mati di tempat.

“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat. Kata-kata tembak langsung di tempat bertentangan secara prinsip dengan hak asasi manusia,” kata Pigai, Rabu (20/5/2026).

Bahkan Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa proses hukum yang berlaku.

Menurutnya, pelaku kejahatan sebaiknya ditangkap hidup-hidup agar dapat diproses secara hukum sekaligus menjadi sumber informasi bagi aparat dalam mengungkap jaringan kejahatan.

Lanjut Pigai menegaskan, bahwa pemerintah tetap berkewajiban menjaga keamanan masyarakat. Karena itu, kata dia, aparat kepolisian diminta meningkatkan pengamanan agar masyarakat terhindar dari aksi kriminalitas jalanan seperti begal. (aag)