- Istimewa
Perbatasan Tak Lagi Sekadar Gerbang Negara, Temajuk Disiapkan Jadi KEK Pariwisata Indonesia-Malaysia
Sambas, tvOnenews.com - Kawasan perbatasan selama ini identik sebagai wilayah penjaga kedaulatan negara. Namun kini, perbatasan mulai diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka peluang investasi, perdagangan, hingga pariwisata lintas negara. Pemerintah pun mendorong agar kawasan perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga menjadi pintu kemajuan masyarakat.
Pengembangan kawasan perbatasan dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat konektivitas ekonomi dan sosial antarnegara. Dengan posisi strategis yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, wilayah perbatasan dapat menjadi pusat aktivitas baru yang mendukung pertumbuhan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain memperkuat pertahanan negara, pembangunan kawasan perbatasan juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru, mempercepat pertumbuhan sektor wisata, hingga meningkatkan daya saing daerah. Karena itu, pemerintah terus mempercepat berbagai proyek strategis di kawasan perbatasan, termasuk pembukaan kembali jalur lintas negara yang sebelumnya tidak aktif.
Salah satu kawasan yang kini menjadi perhatian adalah Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Telok Melano, Sarawak, Malaysia tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi kawasan wisata lintas negara berbasis ekonomi khusus.
Potensi wisata alam, kedekatan geografis dengan destinasi unggulan di Malaysia, serta peluang kerja sama ekonomi lintas batas menjadi alasan kuat pemerintah mendorong percepatan pengembangan kawasan tersebut.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Forum Koordinasi Percepatan Pembukaan Perlintasan Temajuk–Telok Melano pada Selasa (26/5/2026). Forum tersebut juga membahas peluang Temajuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata.
Forum koordinasi ini mempertemukan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna merumuskan langkah konkret percepatan pengaktifan kembali Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan bahwa pembukaan kembali perlintasan Temajuk–Telok Melano tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata. Menurutnya, kawasan tersebut harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap jika pintu batas Temajuk–Telok Melano kembali aktif, maka tidak hanya dibuka secara fisik, namun lebih-lebih dapat dimaknai membuka secara ekonomi, sosial, budaya, perdagangan, dan pariwisata, sehingga ada manfaat nyata yang kita peroleh sesuai karakter unggulan Temajuk,” ujarnya.
BNPP Dorong Temajuk Jadi KEK Pariwisata
Dalam arahannya, Makhruzi menyampaikan terdapat dua target utama dari forum koordinasi tersebut.
Pertama, tercapainya kesepakatan rencana aksi percepatan pembukaan gerbang perlintasan Temajuk sekaligus pengusulan Temajuk sebagai KEK sektor pariwisata. Konsep pengembangan serupa juga direncanakan dapat diterapkan di wilayah perbatasan lain, termasuk Motaain yang berbatasan dengan Timor Leste.
Kedua, penentuan jadwal terbaik untuk peresmian pembukaan kembali jalur perlintasan Indonesia–Malaysia di Temajuk dan Telok Melano.
BNPP RI berharap proses tersebut mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri RI, termasuk dalam penyusunan konsep KEK sektor pariwisata yang nantinya dapat dikembangkan secara sinergis bersama pemerintah Malaysia.
Forum koordinasi tersebut juga bertepatan dengan satu tahun arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Gelombang III. Arahan tersebut tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 20 Mei 2025 sebagai bagian dari prioritas penguatan kawasan perbatasan nasional.
Tindak Lanjut Kesepakatan RI–Malaysia
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa forum koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bilateral Border Crossing Agreement (BCA) RI–Malaysia tahun 2023.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari hasil Persidangan ke-40 Sosek Malindo yang berlangsung di Langkawi pada November 2025.
Menurut Budi, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam merealisasikan pembukaan kembali jalur perlintasan yang selama ini dinantikan masyarakat di kedua negara.
BNPP RI menilai Temajuk memiliki peluang besar berkembang menjadi kawasan wisata unggulan karena letaknya sangat dekat dengan destinasi wisata populer di Sarawak, Malaysia.
Di sisi lain, Malaysia juga tengah mendorong pengembangan kawasan ekonomi lintas batas melalui konsep Special Economic Zone (SEZ), seperti yang dilakukan di kawasan Johor–Singapura.
Peluang Wisata Lintas Negara
Kondisi tersebut membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan wisata lintas negara.
Pengembangan kawasan wisata Temajuk diharapkan dapat diperkuat melalui kolaborasi amenitas, akomodasi, kuliner, fasilitas umum, hingga layanan pendukung lainnya yang terintegrasi dan memiliki daya saing.
Forum koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Dewan Nasional KEK, Badan Karantina Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Sambas.
Pembukaan kembali PLB Temajuk dinilai sejalan dengan dua prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yakni memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta membangun desa dan kawasan pinggiran.
Ke depan, Temajuk diharapkan tidak hanya menjadi wilayah penjaga perbatasan negara, tetapi juga tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia secara berkelanjutan. (nsp)