Wamendagri Ribka: PIKI Harus Memengaruhi Kebijakan dan Tinggalkan Warisan bagi Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Ribka Haluk menegaskan bahwa PIKI harus menjadi organisasi yang mampu memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan publik serta meninggalkan legasi yang berkelanjutan bagi bangsa.

Hal tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang dipimpin Ketua Umum PIKI Maruarar Sirait di Kantor DPP PIKI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

"Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa mempengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang akan harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai, makanya saya setuju ekosistem ini kita bangun," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada Maruarar Sirait atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan sebuah panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamendagri yang mengawal ratusan daerah di Indonesia.

Ribka juga memuji kepemimpinan lelaki yang biasa disapa Ara tersebut karena mampu memberikan teladan bagi seluruh pengurus. Meski menjabat sebagai menteri, Ara tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.

“Ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keteladanan ini [ditunjukkan] bagi kami yang lain, seperti itu. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu membangun ekosistem yang menghasilkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.

“Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang mempengaruhi kebijakan,” katanya.

Menurut Ribka, salah satu persoalan utama yang perlu menjadi perhatian PIKI adalah kemiskinan. Karena itu, para intelektual, akademisi, profesional, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam organisasi tersebut perlu bersama-sama melahirkan konsep dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu menjawab berbagai tantangan bangsa.