Temui Prabowo di Istana, Dewan Ekonommi Nasional Lapor MBG Bawa Dampak Positif Bagi UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto disebut berdampak pada peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Survei independen Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap program tersebut juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan ribuan pelaku UMKM dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Temuan tersebut disampaikan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan saat melaporkan hasil survei pelaksanaan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut Luhut, survei dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan seluruh hasil yang disampaikan kepada Presiden memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang tinggi.

“Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut usai pertemuan.

Survei tersebut dilakukan terhadap 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipilih secara acak dan dibiayai langsung oleh DEN.

Hasilnya menunjukkan bahwa program MBG telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang tumbuh di sekitar lokasi pelaksanaan program.

Sekretaris DEN, Septian Hario Seto menjelaskan, mayoritas SPPG saat ini menggandeng pelaku usaha kecil sebagai pemasok bahan baku dan kebutuhan operasional.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Temuan itu menunjukkan bahwa dana yang berputar dalam Program MBG tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mengalir langsung ke pelaku usaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Lebih jauh, DEN menemukan sebagian besar UMKM yang masuk dalam rantai pasok MBG merupakan usaha yang berada di wilayah yang sama dengan lokasi SPPG.

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain menggerakkan usaha kecil, program ini juga memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan hasil survei, hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari lingkungan sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Data tersebut memperlihatkan bahwa Program MBG bukan hanya instrumen kebijakan sosial untuk mengatasi persoalan gizi, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) di tingkat daerah.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Salah satunya adalah penguatan akses pembiayaan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jenis produk yang dapat disuplai ke SPPG.

DEN bahkan melihat dampak ekonomi dari program tersebut mulai tercermin dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga di tengah berbagai tantangan global.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Seluruh hasil survei tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar penyempurnaan pelaksanaan MBG ke depan.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian. (agr/dpi)