Pertamax Naik Tak Terhindarkan, Pakar Ekonomi UGM dan UNIMA: APBN Bisa Jebol Jika Terus Ditahan

Jakarta, tvOnenews.com - Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 mendapat dukungan dari kalangan akademisi.

Sejumlah ekonom menilai langkah pemerintah tersebut merupakan keputusan realistis untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menegaskan, bahwa Pertamax pada dasarnya merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang harga jualnya memang mengikuti mekanisme pasar dan harga keekonomian.

“Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian,” kata Fahmy, saat dihubungi, Rabu (10/6).

Menurut Fahmy, pemerintah sebenarnya telah menahan kenaikan harga Pertamax selama beberapa bulan terakhir untuk menjaga daya beli masyarakat.

Namun kebijakan tersebut membuat beban kompensasi yang harus ditanggung negara terus membengkak sehingga ruang fiskal menjadi semakin sempit.

“Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat,” ujarnya.

Ia menilai penyesuaian harga Pertamax dapat membantu mengurangi tekanan terhadap APBN yang selama ini ikut menanggung selisih harga BBM nonsubsidi.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga lebih rendah.

Menurut Fahmy, disparitas harga yang semakin lebar berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi. Jika tidak diawasi dengan baik, kondisi itu justru dapat meningkatkan beban subsidi energi yang ingin ditekan pemerintah.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan.

Ia menilai penyesuaian harga Pertamax merupakan langkah logis karena produk tersebut sejatinya bukan BBM yang menjadi sasaran intervensi harga oleh pemerintah.

“Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92,” kata Robert.

Selain menjaga fiskal negara, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Selisih harga yang terlalu jauh dinilai dapat membuka peluang penyalahgunaan hingga perdagangan ilegal bahan bakar yang merugikan negara.

Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak kenaikan Pertamax terhadap masyarakat tidak akan sebesar apabila pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Sebab pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan pemilik kendaraan dengan spesifikasi mesin yang lebih baru.

“Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru,” ujarnya.

Dukungan para akademisi tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai kenaikan harga BBM nonsubsidi. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan, harga BBM Indonesia masih relatif kompetitif.

Berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026, harga BBM di Singapura mencapai sekitar Rp43.100 per liter, Filipina Rp27.500 per liter, serta Kamboja dan Thailand masing-masing sekitar Rp22.600 per liter. Sementara harga Pertamax setelah penyesuaian berada di level Rp16.250 per liter. (agr/dpi)