DPR Sebut Kenaikan BBM Pertamax Bakal Berdampak ke Inflasi

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XII DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax akan berdampak terhadap kenaikan inflasi.

“Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, 0 koma sekiannya itu kita belum tahu,” ujar Misbakhun di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Pasalnya, BBM jenis ini paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.

“Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri,” kata dia.

Misbakhun mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini sebelumnya sudah pernah direncanakan pemerintah. Namun, kenaikannya ditunda hingga akhirnya mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Baca Juga

DPR Beberkan Kementerian Lembaga yang Bisa Diisi Polisi Aktif

“Pertamax Plus dan Pertamax yang Turbo itu kan sudah dinaikkan. Tapi kan Pertamax-nya kan belum. Nah sekarang kan Pertamax mulai dilakukan penyesuaian harga,” jelas dia.

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (setara RON 95).

Kenaikan harga BBM non subsidi itu akan berlaku pada 10 Juni 2026.

Adapun rincian kenaikan harga untuk Pertamax menjadi Rp16.250/liter, dan Pertamax Green menjadi Rp17.000/liter.

Pertamax mengalami kenaikan harga sebesar Rp3.950/liter dari sebelumnya Rp12.300. Sedangkan, Pertamax Green naik Rp4.100/liter dari sebelumnya seharga Rp12.900.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumtabun mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi ini merupakan penyesuaian maupun implementasi tata kelola energi.

Menurutnya penyesuaian harga dilakukan usai dilakukan koordinasi dengan pemerintah maupun sesuai regulasi yang berlaku serta pertimbangan perkembangan harga minyak dunia.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2026). (saa/cmi)