- Dokumentasi Setpres
Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM Bahlil ke Istana, Perintahkan Percepatan Energi Alternatif di Tengah Gejolak
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto bergerak cepat merespons ketidakpastian geopolitik global yang terus membayangi sektor energi.
Dalam rapat khusus di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6), Presiden memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat program hilirisasi.
Di tengah ancaman gangguan pasokan energi dunia, Prabowo meminta pemerintah segera mencari dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor serta memperkuat kemandirian nasional.
“Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi dan sektor hilirisasi. Secara kebetulan kita lihat perkembangan geopolitik yang belum selesai. Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif,” ujar Bahlil usai pertemuan.
Arahan tersebut menjadi bagian dari langkah antisipatif pemerintah menghadapi dinamika global yang dinilai masih penuh ketidakpastian.
Ketahanan energi dipandang sebagai salah satu fondasi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menopang target pertumbuhan yang lebih tinggi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah agenda prioritas. Salah satunya adalah mempercepat program konversi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG). Program ini dinilai penting sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap impor energi.
“Sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG-CNG. Yang kedua, pendataan tambang. Dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita,” kata Bahlil.
Selain membahas diversifikasi energi, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembenahan tata kelola sektor pertambangan melalui pendataan yang lebih akurat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan efektif dan mampu mendukung program hilirisasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap aman.
Evaluasi dilakukan terhadap kesiapan sektor kelistrikan dan ketersediaan bahan bakar minyak agar kebutuhan masyarakat dan industri tetap terpenuhi.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga memberikan kepastian bahwa harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan.
Kebijakan tersebut dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
“Kami menyampaikan bahwa harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang nonsubsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada,” ungkap Bahlil.
Ia menegaskan pemerintah saat ini tengah merumuskan berbagai kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap kuat menghadapi tantangan ekonomi yang berkembang.
“Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian,” lanjutnya.
Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional.
Menurutnya, stok energi primer masih dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu tidak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya,” tegas Bahlil. (agr/dpi)