Dedi Mulyadi Pasang Badan Hadapi Emosi Wali Murid: Bukan Salah Orang Tua, Kami Penyelenggara yang Gagal

Jakarta, tvOnenews.com - Menanggapi polemik keterbatasan daya tampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK negeri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan jaminan pendidikan bagi keluarga prasejahtera. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa anak-anak dari klaster ekonomi rentan tetap bisa mengenakan seragam sekolah tanpa biaya melalui jalur sekolah swasta.

Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa sektor privat menjadi solusi nyata bagi calon siswa yang tidak terakomodasi di sekolah milik pemerintah.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," ujar Dedi dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat (12/6).

Permohonan Maaf dan Pengakuan Kegagalan

Pernyataan ini muncul menyusul aksi protes keras sejumlah orang tua murid di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar baru-baru ini. 

Bukannya menyalahkan warga yang emosional, Dedi justru pasang badan dan menyebut fenomena ini sebagai refleksi kekurangan pemerintah dalam mendistribusikan fasilitas pendidikan yang inklusif.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ucap Dedi.

Ia mengakui bahwa infrastruktur dan sumber daya guru yang ada saat ini belum mampu mencakup seluruh populasi usia sekolah di Jawa Barat. 

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," tambahnya.

Penyebab Ketatnya Persaingan

Dedi Mulyadi menganalisis bahwa salah satu pemicu gugurnya calon siswa setempat adalah masuknya pendaftar dari luar wilayah yang menyasar sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi warga lokal.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," jelasnya.

Terkait insiden viral di Disdik Jabar, Dedi menceritakan bahwa orang tua yang memprotes sistem tersebut sempat menolak memberikan identitas saat petugas hendak memberikan bantuan teknis.

Meski begitu, ia mengaku bisa memaklumi luapan emosi warga tersebut.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," katanya.

Harapan Perubahan Regulasi

Mengenai banyaknya desakan agar sistem penerimaan dikembalikan ke parameter nilai akademik (NEM/UN) demi transparansi, Dedi Mulyadi menyatakan dukungannya secara pribadi. Namun, ia menekankan bahwa wewenang perubahan aturan ada di tangan pemerintah pusat.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," tutur Dedi.

Ia berkelakar mengenai keinginannya untuk menyederhanakan birokrasi pendidikan jika memiliki otoritas penuh.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," ujarnya. (ant/dpi)