Dedi Mulyadi Buka Suara Usai Kisruh SPMB Jabar, Anak Tak Lolos Sekolah Negeri Dijamin Bisa Sekolah Gratis di Swasta

tvOnenews.com - Polemik penerimaan siswa baru kembali menjadi sorotan di Jawa Barat. Setelah berbagai keluhan dan protes bermunculan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menenangkan keresahan masyarakat dengan menawarkan solusi bagi siswa yang gagal mendapatkan kursi di sekolah negeri.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menegaskan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. 

Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak boleh menjadi alasan bagi siswa untuk kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan menengah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kisruh proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang memicu kemarahan sejumlah orang tua. 

Dalam beberapa hari terakhir, publik ramai membahas berbagai kasus siswa yang terancam tidak memperoleh sekolah tujuan meskipun telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran. 

Situasi ini bahkan memunculkan aksi protes di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang menjadi perbincangan luas di media sosial.

Baca Juga

Gubernur KDM: Utang Hajatan Bisa Sebabkan Warga Jabar Menjadi TKI Ilegal dan Korban TPPO

Pemprov Jabar Jamin Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

Sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan kapasitas SMA dan SMK negeri, Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu yang harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Menurut Dedi, kebijakan tersebut ditujukan khusus bagi masyarakat yang masuk kategori ekonomi rentan dan terdampak karena tidak lolos dalam proses SPMB.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (12/6/26).

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi ribuan calon siswa yang tidak memperoleh kursi di sekolah negeri akibat tingginya persaingan dan keterbatasan jumlah ruang belajar yang tersedia.

Dedi menekankan bahwa tujuan utama pemerintah adalah memastikan seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan, terlepas dari apakah mereka bersekolah di lembaga negeri maupun swasta.