KDM Sampai Minta Maaf hingga Mengaku Salah kepada Orang Tua Soal Siswa yang Marah Akibat SPBM Jabar Kacau

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf kepada para orang tua siswa yang marah akibat anak-anaknya tidak masuk SMA Negeri.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi alias KDM itu, bahkan sampai mengakui kesalahan jajarannya atas kekacauan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri di Jabar.

KDM mengatakan luapan kemarahan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB di masa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SMA/SMK negeri bukanlah kesalahan warga, melainkan potret kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.

Hal itu diungkap KDM setelah viral para orang tua murid mengamuk di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar akibat anak-anaknya terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.

"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar KDM di Banudng pada Jumat (12/6/2026).

Menurut KDM, pemprov hingga saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke dalam ekosistem pendidikan milik pemerintah.

"Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ujarnya.

Selian itu ketatnya persaingan SPMB diperparah dengan adanya pendaftar dari luar pemetaan wilayah yang ikut menyerbu sekolah tertentu. Alhasil, posisi calon siswa setempat menjadi tergeser.

"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," katanya.

Terkait aksi protes di Disdik Jabar, KDM mengatakan orang tua yang bersangkutan sempat menolak memberikan identitas anak dan sekolah tujuan saat hendak dibantu oleh petugas.

"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," terangnya.

Menanggapi desakan publik yang ingin sistem penerimaan siswa dikembalikan menggunakan parameter Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian agar lebih sederhana, KDM mengaku setuju. Namun, sayang regulasi yang saat ini berlaku merupakan domain mutlak pemerintah pusat.

"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.

"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tambahnya.

KDM Kasih Sekolah Swasta Gratis

KDM menjamin Pemprov Jabar akan menggelar sekolah swasta gratis bagi warga yang tak mampu secara ekonomi, pascakisruh SPMB SMA/SMK negeri di Jabar. Namun kuotanya sendiri dibatasi.

Pemprov Jabar menggaransi aspek finansial bagi warga terdampak (tak lolos SPMB), khususnya dari klaster ekonomi rentan agar tetap bisa bersekolah di swasta, sebagai solusi konkret atas keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri.

"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata KDM. (ant)