Buruh di Jabar Terancam PHK Massal Akibat Melemahnya Rupiah
Jakarta, tvOnenews.com - Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat yang berdampak pada kenaikan biaya produksi industri memicu kekhawatiran kalangan buruh terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor.
Menyikapi kondisi tersebut, serikat pekerja di Jawa Barat mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK guna mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap tenaga kerja nasional.
Desakan pembentukan Satgas PHK merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.
Hingga kini, buruh menilai realisasi pembentukan satgas tersebut perlu segera diumumkan mengingat meningkatnya kasus PHK di sejumlah daerah.
Kalangan pekerja menilai penguatan dolar AS telah menyebabkan biaya bahan baku industri meningkat sehingga mendorong sejumlah perusahaan melakukan langkah efisiensi usaha, termasuk pengurangan tenaga kerja.
Selain meminta percepatan pembentukan Satgas PHK, serikat buruh juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan segera mengumumkan hasil revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang outsourcing.
Menurut mereka, kepastian regulasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pekerja di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi industri nasional.
Buruh berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna mencegah meluasnya dampak PHK serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan iklim investasi di Indonesia.
