DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI dan pemerintah menyepakati melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang menangani RUU Daerah Kepulauan telah menggelar rapat bersama DPR, DPD, dan pemerintah di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends ini resmi memperoleh dukungan dari DPR RI, DPD dan pemerintah untuk melanjutkkan pemasahan RUU Daerah Kepulauan menjadi UU. "Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan, pembentukannya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI tertanggal 12 Maret 2026," ujar Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Barends. Pansus DPR RI dan DPD RI menyepakati lima agenda pembahasan, di antaranya penjelasan DPD RI atas RUU Daerah Kepulauan, pandangan fraksi-fraksi DPR RI, dan pandangan pemerintah terhadap RUU Daerah Kepulauan. “Keempat, Pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan. Kelima Penyerahan naskah akademik dan draf RUU tentang Daerah Kepulauan dari DPD RI kepada Pansus DPR RI,” ungkap Mercy. DPD RI maupun setiap fraksi di DPR juga memberikan pandangan terkait RUU Daerah Kepulauan. Dan dari hasil rapat itu, DPD dan 8 fraksi DPR menyetujui RUU tersebut dibahas lebih lanjut. "Kita telah mendengar 8 fraksi setuju untuk membahas UU ini sampai menjadi UU yang definitif bagi kepentingan masyarakat di daerah Kepulauan. Bagi Bapak Ibu yang mewakili pemerintah, hari ini kami telah memperlihatkan, baik dari DPR RI dan DPD RI, harmonisasi sikap dan komitmen kami yang teguh dan kokoh untuk mau melangsungkan pembahasan ini sampai tuntas," kata Mercy. Pemerintah, yang diwakilkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, juga turut menyampaikan pandangannya. Dalam rapat itu, pemerintah pun menyetujui agar RUU Daerah Kepulauan untuk terus lanjut dibahas. "Kalau kita cermati di antara tiga pilar ini dari sisi mata batin kita sebenarnya sudah ketemu," ujar Mercy. Mercy memastikan isu-isu yang jadi pokok permasalahan dalam RUU Daerah Kepulauan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat selanjutnya. "Isu-isu yang jadi pokok permasalahan di dalam RUU ini mungkin kita cari titik temu dengan pendekatan konstruktif dan pada waktunya kita bisa cari satu kata musyawarah mufakat sampai waktunya UU ini disahkan," ungkapnya. (muu)

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Berita Terkait

Gelar Dialog Nasional, KPPG Tekankan Perang Penting Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Daya Saing Indonesia Anjlok, Bonus Demografi Terancam Berubah Jadi Bencana Pengangguran

Krisis PPPK: 25 Tahun Kegagalan Reformasi Pemerintahan Daerah

Operasional Kopdes Merah Putih Bakal Diperkuat Perpres, Pemerintah Evaluasi 1.061 Koperasi yang Sudah Berjalan

Topik Terkait

Dpr Ri

Ruu Daerah Kepulauan

Undang Undang

Sidang Paripurna

Pemerintah

Mercy Chriesty Barends

Saksikan Juga

4 ASN Wanita Laporkan Kasatpol PP Kota Bekasi Atas Dugaan Pelecehan

Terjerat Utang Bank Keliling, Ibu di Tangerang Tega Jual Anak Kandung

Skandal Perselingkuhan Bill Gates Jadi Senjata Epstein Buat Memeras

Sosok Pria Tertangkap CCTV Mengemudikan Mobil Dinas ASN yang Tewas

Polisi Pamerkan Barang Bukti Penyekapan dan Penganiayaan YTR

Bisnis Gelap Senjata Api Modifikasi di Bekasi Terbongkar, Satu Pelaku Ditangkap

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta