GAMDI Gelar Diskusi Bahas MBG, Siapkan Rekomendasi Bagi BGN

Jakarta, tvOnenews.com - Gabungan Mitra Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (GAMDI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Surat Edaran BGN No 12 Tahun 2026. GAMDI menghitung dampak yang dirasakan mitra dapur menyusul kebijakan pemerintah yang memoratorium Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua Umum GAMDI Riyad, Waketum GAMDI Cahya Ningsih, Sekjen GAMDI Ahmad Andi Bahri, Ketua Dewan Penasihat GAMDI KH Eman Suryaman, Bendahara Umum GAMDI Ruth Kurnia, dan Dewan Pembina GAMDI Edy Berutu. 

Riyad mengatakan pihaknya belum dapat menyampaikan nilai kerugian yang dialami para mitra. Sebab, GAMDI masih menunggu pendataan dari calon pengurus daerah yang memiliki SPPG atau Dapur MBG. 

"Kami sedang meminta masing-masing calon dapur yang sudah terverifikasi dan masih dalam proses untuk menghitung dampak maupun kerugiannya. Namun kami masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari BGN," kata Riyad di acara Evaluasi Surat Edaran BGN No.12 Tahun 2026 di Best Western, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). 

Menurut Riyad, GAMDI memilih memberikan ruang bagi BGN untuk menyelesaikan evaluasi internal sebelum menyampaikan berbagai masukan. Organisasi tersebut juga tidak ingin mengganggu proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Kami memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi internal. Sementara itu kami menyiapkan berbagai rekomendasi sebagai masukan untuk memperbaiki sistem tata kelola secara komprehensif ke depan," ujarnya.

Riyad menjelaskan, rekomendasi yang disiapkan GAMDI mencakup berbagai aspek. Mulai dari tata kelola kelembagaan, sistem operasional dapur, hingga penguatan rantai pasok agar pelaksanaan program MBG semakin efektif dan berkelanjutan.

Terkait kemungkinan perubahan skema pelaksanaan MBG yang lebih berfokus pada kantin sekolah, Riyad menilai langkah tersebut sulit diterapkan secara menyeluruh.
Menurutnya, saat ini ribuan dapur MBG telah beroperasi di berbagai daerah. Sehingga, perubahan sistem secara total justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Kalau seluruhnya dialihkan ke kantin sekolah saya rasa tidak mungkin. Dapur yang sudah berjalan jumlahnya sudah sangat banyak. Kalau diubah seluruhnya akan menimbulkan persoalan baru, sementara kesiapan kantin juga belum merata, terutama terkait standar kebersihan dan higienitas," papar ia.