Soal Ribuan PPPK Tidore Terancam Dirumahkan, DPD RI Ungkap Tidak Semua Daerah Mampu Biayai PPPK

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fritz Tobo Wakasu, merespons soal ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Tidore, Maluku Utara, terancam dirumahkan.

Dia mengungkapkan persoalan yang dihadapi pemerintah Tidore soal tekanan fiskal juga dirasakan di beberapa daerah.

“Memang fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten seperti di Tidore itu memang dihadapi juga oleh beberapa kabupaten di Indonesia,” ungkap Fritz di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Fritz menyebut bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai PPPK. Sebab, untuk menggaji PPPK itu bergantung pada kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah.

“Memang tidak semua daerah itu punya kemampuan untuk membiayai karena PPPK ini kan selain usulan dari daerah juga pada kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat kemudian sangat berdampak kepada pengeluaran daerah, termasuk untuk menggaji PPPK. Fritz mendesak pemerintah pusat turun tangan mengatasi persoalan ini.

“Menteri Keuangan dengan mitra Komite IV (DPD) itu sudah menyepakati bahwa pemerintah meninjau kembali terkait dengan transfer dana pusat ke daerah dan mudah-mudahan itu menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan di bidang PPPK,” katanya.

Sebagai informasi, apel akbar yang digelar Pemerintah Kota Tidore pada Senin (6/7) ricuh usai ada informasi akan merumahkan ribuan PPPK. Sejumlah massa yang berasal dari PPPK melakukan aksi pembakaran.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa pemerintahannya mengalami defisit anggaran sebesar 50 miliar.

Di sisi lain, dia berjanji tidak akan merumahkan para PPPK. Akan tetapi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPPK akan diefisiensi atau dipotong 30 persen. (saa/dpi)