Soal 2.000 PPPK di Tidore Tolak Dirumahkan, Banggar DPR Minta Pemerintah Pusat Cairkan Dana Bagi Hasil

Jakarta, tvOnenews.com - Sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore, Maluku Utara, menggelar demo lantaran menolak dirumahkan.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa kondisi fiskal di daerah memang sedang mengalami tekanan besar.

Dia meminta pemerintah pusat turun tangan. Kader PDIP ini mendesak pemerintah pusat segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) yang belum disalurkan.

“Alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut turun rembuk dengan daerah. Umpamanya, dana bagi hasil yang belum disalurkan, segera disalurkan agar daerah bisa bernapas dan mampu membayar honor, gaji, PPPK,” ucap Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat juga sebelumnya sudah berkomitmen akan membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

“Pemerintah sudah komitmen, bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan. Itu sudah diclearkan kemarin,” ungkap Said.

Baca Juga

Masih Ingat Mas Bechi Pemerkosa Santri di Jombang? DPR Desak Penjelasan Imipas Soal Pembebasan Bersyaratnya

Said berharap ribuan PPPK tersebut batal dirumahkan dan dapat bekerja kembali tanpa hak-hak keuangannya dikurangi. 

Sebagai informasi, apel akbar yang digelar Pemerintah Kota Tidore ricuh usai ada informasi akan merumahkan ribuan PPPK. Sejumlah massa yang berasal dari PPPK melakukan aksi pembakaran.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa pemerintahannya mengalami defisit anggaran sebesar 50 miliar.

Di sisi lain, dia berjanji tidak akan merumahkan para PPPK. Akan tetapi, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PPPK akan diefisiensi atau dipotong 30 persen. (saa/rpi)