Wamendagri Ribka Haluk Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan bahwa penyempurnaan manajemen Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini menjadi fokus utama pemerintah. Langkah ini diambil untuk menjamin distribusi dana yang lebih efisien, akurat, dan mampu memberikan perubahan positif yang signifikan bagi taraf hidup masyarakat Papua.. Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Dana Otsus di Wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (16/7). "Persoalan kita hari ini bukan pada Dana Otonomi Khususnya, tetapi pada tata kelolanya. Bagaimana Dana Otonomi Khusus itu bisa turun tepat waktu dan tepat sasaran," ujar Ribka. Ribka menjelaskan, hasil pembenahan mulai terlihat pada penyaluran Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 yang telah terealisasi 100 persen. Memasuki 2026, Kemendagri terus memperkuat tata kelola melalui sistem terintegrasi bersama Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi sehingga penyaluran Dana Otsus menjadi lebih akuntabel dan tepat waktu. Ia menambahkan, hingga pertengahan 2026 seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua telah merealisasikan penyaluran Dana Otsus tahap pertama. Saat ini, pemerintah daerah didorong segera memenuhi persyaratan penyaluran tahap kedua, termasuk menyampaikan laporan realisasi, laporan kinerja, serta menyusun Rencana Aksi Percepatan (RAP). "Tahun 2026 harus menjadi tonggak sejarah perbaikan tata kelola Dana Otonomi Khusus akan kita selesaikan. Setelah tepat waktu, target berikutnya adalah tepat sasaran dan tepat manfaat. Itu yang ingin kita wujudkan bersama," lanjutnya. Ribka juga meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyelesaikan RAP, termasuk untuk pemanfaatan dana hasil efisiensi yang telah dikembalikan pemerintah pusat. Penyelesaian dokumen tersebut penting agar proses penyaluran Dana Otsus tahap berikutnya tidak mengalami keterlambatan. Lebih lanjut, Ribka menegaskan Kemendagri akan terus mendampingi Pemda memperkuat tata kelola Dana Otsus melalui penerapan prinsip 5T, yakni tepat data, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kelola, dan tepat manfaat. Dengan tata kelola yang semakin baik, Dana Otsus diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. (dpi)

Wamendagri Ribka Haluk Prioritaskan Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus Papua

Berita Terkait

Wamendagri dan Wamen PU Pastikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis di DOB Papua Selatan

Di KPPD Lemhannas, Wamendagri Wiyagus Ajak Kepala Daerah Bangun Kemitraan Strategis

51,9 Juta Kendaraan Tunggak Pajak, Jasa Raharja Dorong Integrasi Data

Sekjen Kemendagri Tegaskan Kolaborasi Pusat dan Daerah Permudah MBR Akses Program Perumahan

Topik Terkait

Papua

Kemendagri

Otsus

Saksikan Juga

Ledakan di Gudang Pusat Amunisi Menewaskan Satu Anggota TNI

ASN BPN Tewas Terjatuh dari Lantai 2 Usai Disatroni Dua Wanita

Misteri Kematian Dokter PPDS, CCTV Rekam Korban Keluar dari RS

Pemerintah Umumkan Realisasi Investasi Semester 1 2026 yang Tumbuh 7,2%

Rosan Roeslani Jelaskan Peluang Besar Investasi di Blok Marsela

Tangkap Pencuri Tabung Gas Dapat Rp 10 Juta, RW Kalideres Gelar Sayembara

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Dpr