Bakom RI ke BEM UI: Kalau Nggak Punya Angka, Tidak Usah Bicara Terlalu Jauh

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) kembali dihadirkan. Hal ini bertujuan untuk membahas berbagai isu mulai dari kebijakan publik, kondisi ekonomi, hingga arah demokrasi.

Dalam diskusi Dua Sisi tvOne, Jumat (17/7/2026), perbincangan menarik datang dari Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari dan Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra saat membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fathimah mulanya menyoroti anggaran program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran ini seharusnya lebih bermanfaat digunakan untuk pendidikan.

"Bagi kami sama karena masih menggunakan sama-sama anggaran pendidikan. Jadi, ini semua sebetulnya masih terkait dengan pendidikan karena anggarannya dari sama-sama pendidikan," ujar Fathimah.

Menurut Qodari, program MBG merupakan bagian dari pendidikan. Ia membahas bahwa sekitar 56 persen siswa masuk ke sekolah dalam keadaan lapar.

Ia kembali menyoroti fenomena yang sering terjadi. Tak sedikit siswa sekolah tidak fokus saat belajar di dalam kelas disebabkan belum makan.

"Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengarin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus. Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan," terangnya.

Qodari mengatakan bahwa, pemerintah juga mempunyai program lain mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Ia mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Ia menyebutkan bahwa anggaran program ini bisa membutuhkan sekitar Rp15 triliun per tahun untuk ditujukan sekitar lebih dari satu juta mahasiswa.

"Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini. Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi," bebernya.

Qodari ditanya terkait fakta sekitar 60 ribu mahasiswa sudah lulus masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun tidak mempunyai biaya. Hal ini berkaitan dengan penjelasan Fathimah mengenai pentingnya anggaran pendidikan.

Qodari pun membicarakan data dari periode 2025. Kata dia, fakta sesungguhnya bahwa kursi yang tersedia di perguruan tinggi sekitar 627.000 kursi.

Ia menyoroti permasalahan 60.000 kursi yang tidak terisi. Ia membagikan dua kategori mengenai hal ini. Kategori pertama mengenai kursi kosong karena yang mendaftar tidak memenuhi nilai kualifikasi yang dibutuhkan.

Setiap jurusan memiliki nilai tertentu sebagai syarat untuk calon mahasiswa yang baru. Permasalahan ini membuat sekitar 42 ribu kursi tercatat tidak terisi.

"Nah, dari 60 ribu itu yang memang tidak mendaftar ulang sesungguhnya cuma sekitar 18 ribu kurang. Itu pun juga kalau diteliti lebih jauh ada macam-macam alasannya," jelasnya.

Lanjut Qodari, kategori kedua mengenai yang melakukan pendaftaran KIP terhambat permasalahan ekonomi sehingga sulit mengikuti program tersebut.

"Yang jelas pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek sudah mendatangi orang-orang yang tidak masuk ke sekolah atau kelas-kelas yang kosong itu. Nah, yang 18 ribu itu kalau dibagi dengan 627 ribu kursi yang tersedia itu angkanya 2,8 persen," paparnya.

Fathimah pun membicarakan realita yang terjadi di UI. Qodari mempertanyakan jumlah data calon mahasiswa yang diterima tidak bisa mendaftarkan diri ke proses selanjutnya.

"Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?," tanya Qodari.

"Saya kan bisa sebut angka nih ada kursi 627 ribu. 42 ribu orang memang tidak memenuhi syarat angka, sedangkan 18 ribu memang lulus tapi tidak mendaftar. Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, enggak usah bicara terlalu jauh deh," sambungnya.

Fathimah membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa, mahasiswa sudah melihat realita yang terjadi sesungguhnya.

"Kita melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki data-data segudang akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya," kata Fathimah.

Untuk di UI, kata Fathimah, pihak kampus mempunyai sistem sendiri. Biasanya alumni memberikan bantuan untuk menjamin agar tidak ada UI keluar akibat terbentur biaya.

"Balik lagi itu bukan karena pemerintah. Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar itu karena alumni, bukan karena peran dari pemerintah," terangnya.

Fathimah menuturkan, permasalahan seperti ini tertangani dengan baik karena tak lepas dari peran alumni. Menurutnya, pemerintah yang harus hadir dalam masalah tersebut.

"Seharusnya dari pemerintah sendiri yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal seperti ini terjadi di universitas lain. Orang-orang yang ada di UI mungkin mereka beruntung adanya sistem ini dari alumni, tapi di universitas lain yang tidak punya sistem ini, mungkin abang bisa menanyakan data kepada mereka," tukas Fathimah.

(hap)