news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari..
Sumber :
  • tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Realisasi Belanja Pegawai dan Barang 2025 Rendah, Waka BGN Beberkan Alasannya

Sari membeberkan realisasi belanja barang pada 2025 tercatat hanya sebesar Rp48 triliun dari pagu Rp73 triliun. Artinya, hanya 66 persen realisasi anggaran.
Minggu, 19 Juli 2026 - 11:25 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan realisasi belanja pegawai dan belanja barang pada tahun anggaran 2025 masih terbilang rendah.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan dari pagu belanja pegawai sebesar Rp3,3 triliun, realisasi anggaran baru mencapai Rp117 miliar.

Dia menyebut hal itu terjadi lantaran adanya penundaan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Kemudian belanja pegawai di situ secara anggaran Rp3,3 triliun tapi memang baru terealisir Rp2 117 (miliar). Kalau kita lihat angka deviasinya cukup besar, kenapa begitu?” ujar Sari dikutip Minggu (19/7/2026).

Suasana di Gedung Badan Gizi Nasional (BGN) saat terjadinya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung RI pada Rabu (3/6/2026)
Sumber :
  • Julio Trisaputra/tvOnenews.com

“Karena salah satunya pegawai P3K yang semula direncanakan akan kami angkat sebagai P3K batch ketiga tahun 2025 tidak terealisir di 2025, tetapi terealisir di tahun 2026. Maka memang angkanya realisasinya menjadi kecil,” lanjutnya.

Sementara itu, Sari membeberkan realisasi belanja barang pada 2025 tercatat hanya sebesar Rp48 triliun dari pagu Rp73 triliun. Artinya, hanya 66 persen realisasi anggaran.

“Karena sebenarnya pada saat proses berjalan belum selesai atau dalam tanda kutip anggarannya belum habislah ya, BGN mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Rp14 triliun,” kata dia.

“Padahal pada akhirnya tidak terserap juga. Maka angkanya cukup besar di situ realisasinya hanya 66 persen,” ungkap Sari.

Di sisi lain, Sari menyebut rendahnya realisasi belanja barang juga terjadi karena adanya pengembalian belanja bantuan pemerintah (Banper) sebesar Rp12 triliun. Kemudian, masih ada beberapa tunggakan.

“Ini yang nanti mungkin PR bagi kami untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan karena itu menjadi tanggung jawab kami sekarang di tahun 2026,” pungkasnya. (saa/muu)

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

02:00
04:23
02:55
01:22
01:15
02:16

Viral