Berpotensi Ancam Keberlangsungan Petani Tembakau, DPR RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Rancangan Aturan Pembatasan Nikotin dan Tar

Selain itu, kata Firman, perlunya langkah sinkronisasi kebijakan antar lemabaga dan kementerian dalam penyususan rancangan aturan pembatasan kadar nikotin dan tar itu.

Hal itu ditujukan agar peraturan yang berlaku nantinya tak menjadi beban bagi para petani temabakau.

“Pemerintah harus memiliki arah kebijakan yang jelas terhadap masa depan komoditas tembakau nasional. Rancangan pembatasan kadar nikotin dan tar tidak sesuai dengan karakteristik tembakau Indonesia. Ini berdampak pada varietas tembakau Temanggung. Tembakau Temanggung misalnya memiliki kadar nikotin yang bisa mencapai 5 hingga 10 miligram. Sekali lagi, kepastian regulasi menjadi kunci agar sektor pertembakauan nasional dapat terus berkembang,” pungkasnya.(ant/raa)