Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Baru Menjabat Kini Terseret OTT KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mendadak menjadi sorotan setelah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan tersebut terjadi pada Rabu (29/7/2026) dan menjadi perhatian karena Anom baru menjabat sebagai kepala daerah sejak Februari 2025.

Kabar penangkapan itu membuat namanya kembali dibicarakan. Lalu, siapa sebenarnya Anom Widiyantoro? Berikut profil lengkapnya.

Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Latar belakang pendidikannya berasal dari bidang keuangan dan ekonomi. Ia menyelesaikan studi S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro pada 1996, kemudian melanjutkan pendidikan magister di bidang ekonomi dan bisnis di Universitas Padjadjaran dan lulus pada 2005.

Sebelum memasuki dunia politik, Anom dikenal memiliki karier panjang di sektor korporasi. Ia pernah menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari staf ahli, internal auditor, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi, hingga menjadi General Manager di PT Wijaya Karya (WIKA), tempat ia bekerja sejak 1996 hingga 2021.

Setelah itu, Anom dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property (PT HIPA) pada periode 2021–2024.

Karier politiknya dimulai ketika maju dalam Pilkada Pemalang 2024 berpasangan dengan Nurkholes. Pasangan nomor urut 3 tersebut diusung oleh Partai Golkar, Perindo, Partai Buruh, PSI, Partai Gelora, dan Partai Hanura. Mereka berhasil meraih 278.043 suara atau sekitar 44,51 persen, yang mengantarkan Anom ke kursi Bupati Pemalang.

Anom resmi dilantik dan mulai menjabat pada 20 Februari 2025. Salah satu program yang sempat menjadi perhatian publik adalah kampanye anti-tuberkulosis dengan target menemukan dan menangani sekitar 23 ribu kasus TBC di Kabupaten Pemalang sepanjang 2025.

Kini, perjalanan politiknya menghadapi ujian besar setelah terseret OTT KPK. Selain mengamankan Anom, penyidik juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang, termasuk ruang Kepala DPUPR. Selain itu, dua rumah juga dipasangi garis penyegelan, salah satunya berada di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, yang diduga merupakan milik kerabat dekat Anom.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa operasi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan yang berhubungan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang serta dugaan praktik jual beli jabatan.

"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," ujar juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Ia juga memastikan bahwa Anom telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang, yang kemudian tadi malam sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," jelasnya.

Dalam operasi tersebut, KPK turut mengamankan uang tunai sekitar Rp2 miliar. Selain Anom Widiyantoro, sebanyak 21 orang lainnya juga ikut diamankan dalam OTT yang kini masih terus dikembangkan oleh penyidik KPK. (cmi)