Soal Pernyataan Presiden Prabowo Kinerja Pemerintahan "Oke", Gerindra: Itu Bukan Klaim Sepihak!

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Gerindra, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja dua tahun pemerintahannya bernilai "oke".

Juru Bicara Partai Gerindra,Sugiat Santoso mengatakan pernyataan Prabowo tersebut bukan merupakan klaim sepihak. Menurutnya, penilaian tersebut merupakan refleksi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintahan.

Merujuk pada hasil Survei IPO terbaru per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 63 persen.

"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat, di Jakarta, pada Minggu (9/8/2026).

Sugiat mengatakan, salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pemerintah adalah kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.

Menurutnya, ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan menaikkan harga energi, pemerintah Indonesia memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.

"Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," tambahnya.

Ia juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir. Sugiat menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan.

"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300–400 persen," katanya.

Menurut Sugiat, capaian tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola dan menutup potensi kebocoran anggaran.

Selain sektor ekonomi dan pengelolaan BUMN, Sugiat menilai pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus menunjang mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah pelosok.

"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," tutur Sugiat.

Meski menilai kinerja pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat, Sugiat menegaskan predikat "oke" tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. 

Sebaliknya, penilaian tersebut harus menjadi dorongan agar Presiden dan seluruh jajaran menteri meningkatkan kecepatan serta efektivitas kerja.

Sugiat mengatakan, pemerintah tetap harus membuka ruang terhadap kritik, masukan, dan pengawasan publik. Menurutnya, hal tersebut penting agar berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat dapat terlaksana secara tepat sasaran.

"Pemerintah tetap terbuka terhadap masukan, kritik, serta pengawasan publik demi memastikan seluruh program prorakyat berjalan tepat sasaran hingga akhir periode," ujarnya.

Sugiat juga menilai ketahanan pangan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintahan Prabowo. Di tengah ancaman gangguan rantai pasok global dan perubahan iklim yang berdampak terhadap sejumlah negara, Indonesia dinilai mampu menjaga ketersediaan bahan pokok tetap aman dan stabil.

"Di saat berbagai negara menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat disrupsi rantai pasok global dan perubahan iklim, Indonesia mampu menjaga pasokan bahan pokok tetap aman dan stabil," kata Sugiat.

Penguatan sektor pertanian serta modernisasi rantai distribusi berperan penting dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Selain ketahanan pangan, Sugiat menyoroti instruksi Presiden Prabowo kepada para menteri untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran.

Sugiat mengatakan, anggaran negara harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Setiap anggaran dialokasikan secara efektif dan efisien untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah, seperti perbaikan gizi anak, fasilitasi desa, dan pemberdayaan ekonomi lokal," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menyebut pendekatan pembangunan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat paling bawah. Salah satunya melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Pendekatan pembangunan pemerintah difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi dari akar rumput. Melalui peta kerja Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang mengadaptasi semangat kemandirian, pemerintah mendorong efisiensi rantai pasok dan memangkas biaya perantara yang selama ini merugikan petani dan peternak," jelas Sugiat.

Ia mengatakan jika Prabowo tidak menutup mata terhadap persoalan sistemik yang selama ini terjadi di dalam tata kelola negara.

Menurutnya, keberanian pemerintah mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dan melakukan pembenahan di tubuh BUMN justru merupakan bagian dari transparansi dan upaya memperbaiki sistem.

"Presiden Prabowo juga tidak pernah menutup-nutupi penyakit sistemik negara. Beliau mendiagnosisnya dan langsung mengoperasinya," tegas Sugiat.

"Keberanian mengakui potensi kebocoran anggaran dan pembenahan di tubuh BUMN bukanlah kelemahan, melainkan bentuk transparansi," sambungnya.

Ia menambahkan, pemerintah harus memastikan uang negara digunakan untuk membiayai program-program yang memiliki manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Pemerintah tidak lagi membiarkan uang rakyat menguap di tengah jalan, melainkan menguncinya rapat-rapat untuk membiayai program strategis seperti gizi anak dan pendidikan," katanya.

Sugiat juga menilai pelaksanaan berbagai program pemerintah dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari stabilitas politik dan soliditas kabinet.

Kerja sama lintas sektor dan koordinasi antar-kementerian membuat berbagai kebijakan dapat dijalankan tanpa terganggu konflik politik yang tidak produktif.

"Dua tahun ini membuktikan, ketika para pemimpin bangsa bersatu dan membuang ego politik, yang diuntungkan adalah rakyat," kata Sugiat.

"Keberhasilan menjalankan program-program lintas sektor dalam dua tahun terakhir adalah buah dari stabilitas politik dan soliditas tim kabinet," lanjutnya.

Kerja sama yang selaras antar-kementerian menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program pemerintah berjalan secara efektif.

Di akhir, Sugiat menilai berbagai program besar yang dijalankan pemerintahan Prabowo harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar program yang berorientasi pada hasil politik dalam satu periode.

Ia mencontohkan investasi pemerintah di bidang nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah dan pendidikan vokasi, serta penguatan sektor energi dan pangan.

"Terakhir, semua investasi besar pemerintah saat ini mulai dari nutrisi anak sekolah, perbaikan sekolah/vokasi, hingga penguatan energi dan pangan adalah investasi jangka panjang," kata Sugiat. (muu)