Fadli Zon: Presiden Prabowo Sempat Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Kakeknya, Margono Djojohadikusumo

tvOnenews.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, mengungkapkan fakta mengejutkan di balik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun 2026.

Fadli menyebut Presiden Prabowo Subianto beserta pihak keluarga sejatinya sempat menolak pengusulan kakeknya, R.M. Margono Djojohadikusumo, sebagai Pahlawan Nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli Zon saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Pihak keluarga, hampir semua, termasuk Bapak Presiden dan keluarga sebenarnya menolak untuk pengusulan tersebut," kata Fadli di Istana Kepresidenan.

Sumber :

• Antara

Fadli menjelaskan bahwa sikap penolakan awal dari Prabowo dilatarbelakangi oleh kekhawatiran etis bahwa penetapan tersebut bakal disalahartikan publik sebagai hasil intervensi atau atas instruksi Istana.

Baca Juga

Gibran Masih Menjalankan Tugas sebagai Wakil Presiden, Yusril: Belum Ada Kekosongan Jabatan Wapres

Fadli meluruskan bahwa usulan gelar bagi Margono bukanlah datang dari dorongan internal keluarga Prabowo, melainkan murni dari aspirasi arus bawah masyarakat, khususnya warga Banyumas, Jawa Tengah, yang telah bergulir sejak tahun sebelumnya.

Dewan Gelar menilai rekam jejak perjuangan R.M. Margono Djojohadikusumo bagi kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia sangat luar biasa, sehingga sangat layak mengabaikan rasa sungkan keluarga demi keadilan sejarah.

"Jadi kami yang mengusulkan karena ini datang juga dari bawah, dari Banyumas, dari Jawa Tengah. Kalau dari sisi jasa-jasa dan kepahlawanan beliau, itu luar biasa. Sangatlah pantas dan seharusnya sudah sejak dulu," tegas Fadli.

Rekam Jejak Emas Tokoh Pendiri BNI 1946

Fadli memaparkan sederet kontribusi historis Margono yang menjadi fondasi penting Republik Indonesia:

1. BPUPKI & KMB: Berperan aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta penasihat dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

2. Pendiri BNI 1946: Membidani lahirnya Bank Negara Indonesia (BNI) pada Juli 1946 sebagai bank nasional pertama milik Indonesia.

3. Kelembagaan Negara: Menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pertama serta Ketua Jawatan Koperasi.

4. Perjuangan Fisik: Terdaftar sebagai anggota Pembela Tanah Air (PETA) sejak 1943.

Proses penetapan gelar ini dipastikan telah melalui kajian berlapis dan memenuhi seluruh syarat administratif serta historiografi yang diwajibkan oleh undang-undang.