Besok Presiden Prabowo Bakal Pidato Nota Keuangan, DPR Harap Gaji dan Tunjangan Guru Naik

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto akan memberikan pidato nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026 besok.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfanj berharap dalam pidato besok, Prabowo akan turut mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan guru.

“Mudah-mudahan besok Presiden di dalam pidato nota keuangan beliau di situ tegas disampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji dan tunjangan guru,” kata Lalu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Namun, dia tidak menetapkan besaran gaji dan tunjangan guru yang harus dinaikkan pemerintah. Menurut Lalu, angka tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.

“Besarannya berapa, ya tentu kita akan diskusi menyesuaikan dengan fiskal negara kita hari ini,” jelasnya.

Dia menyinggung pemerintah sebelumnya juga telah menaikkan gaji dan tunjangan hakim serta TNI. Karena itu, Lalu meminta pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan guru.

“Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga apa namanya betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan,” ungkap Lalu.

Selain itu, Komisi X DPR juga berharap berbagai kebutuhan pendidikan dapat diakomodir pemerintah dalam nota keuangan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan agenda Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dia menyebut sidang tahunan akan berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Dalam agenda tersebut, Prabowo akan memberikan pidato kenegaraan serta menyampaikan laporan terkait kinerja lembaga pemerintah.

“Kita akan mendengarkan pidato kenegaraan presiden selaku kepala negara sekaligus menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Muzani menuturkan MPR akan mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu, menteri-menteri, duta besar negara sahabat, hingga ketua umum partai politik.

“Yang kita undang adalah semua presiden terdahulu, wakil presiden terdahulu, ketua MPR dan pimpinan MPR serta DPR dan DPD terdahulu, sama para menteri, duta besar, ketua-ketua umum partai kita undang semua,” bebernya.(saa/raa)